

Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekei
JAYAPURA–Pejabat Walikota Jayapura, Frans Pekey memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Kota Jayapura tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) pada tahun ini, terutama pada moment idul Fitri yang baru saja dirayakan.
Karena itu, sebagai penggantinya PJ Walikota Jayapura itu, telah mengambil kebijakan agar TPP bagi setiap aparatur sipil negara di Kota Jayapura itu dibayarkan secara utuh khusus untuk bulan Maret tahun ini.
“Khusus untuk THR, karena kita kita tidak mendapatkan THR dan TPP secara keseluruhan karena dana kita terbatas, maka saya sudah mengambil keputusan, untuk bulan Maret TPP dibayarkan 100% pengganti THR,” kata Frans Pekey, yang disambut dengan tepukan tangan meriah dari seluruh pegawai yang mengikuti apel pagi di lapangan apel kantor Walikota Jayapura, Rabu (17/4).
Kebijakan itu hanya diterapkan selama 1 bulan yaitu bulan Maret. Seluruh abdi negara itu akan menerima TPP secara utuh, dengan tidak melihat catatan persyaratan atau indikator kehadiran ASN saat bekerja di kantor-kantor dinas Pemkot Jayapura.
Diakuinya meskipun ada kenaikan TPP yang akan diberikan oleh Pemkot Jayapura, namun di sisi lain dia juga menyoroti tingkat kehadiran sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan Jayapura yang kurang disiplin.
Ini dapat dilihat dari catatan absensi yang berasal dari kantor-kantor dinas di lingkup Pemkot Jayapura. Di mana arah absensi kehadiran pegawai di lingkup pembunuhan Jayapura ini menjadi salah satu dasar pembayaran TPP bagi ASN.
Page: 1 2
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…