

Joni Y. Betaubun (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA–Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa selama lebih dari satu tahun menjalankan tugas sebagai anggota legislatif, pihaknya telah mendorong berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Salah satu fokus utama yang diperjuangkan Komisi IV adalah memastikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurut Joni, salah satu bentuk nyata pemanfaatan Dana Otsus adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat OAP.
Ia menilai bantuan rehabilitasi rumah yang selama ini diberikan pemerintah belum memberikan dampak maksimal. Karena itu, pemerintah diminta membangun rumah secara utuh dan siap huni sehingga masyarakat penerima manfaat tidak lagi terbebani dengan proses pembangunan.
“Berkali-kali saya sampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum, untuk apa memberikan bantuan rehabilitasi rumah sebesar Rp20 juta atau Rp30 juta jika manfaatnya tidak benar-benar dirasakan masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat adalah rumah jadi yang langsung bisa ditempati,” ujar Joni saat berdiskusi dengan masyarakat di Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (13/6).
Menurutnya, semangat Otsus harus diwujudkan dalam bentuk program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Dengan memberikan rumah yang telah selesai dibangun, manfaat bantuan dapat dirasakan secara langsung oleh penerima.
“Kalau bantuan hanya berupa material atau dana rehabilitasi, sering kali tidak maksimal. Ada bahan bangunan yang dijual kembali karena kebutuhan ekonomi keluarga. Karena itu, jika berbicara Otsus, berikan rumah yang sudah jadi dan tinggal dihuni,” katanya.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…