

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri saat melantik Dewan Eksekutif TP3C, Staf Khusus Gubernur Papua, Rabu (14/1). Pelantikan berlangsung di lantai sembilan Kantor Gubernur Papua. (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri melantik Dewan Eksekutif Tim Percepatan Pembangunan Papua Cerah (TP3C), Staf Khusus Gubernur Papua, serta menyerahkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Irian Bhakti Mandiri (Holding Company), Rabu (14/1). Pelantikan berlangsung di lantai sembilan Kantor Gubernur Papua, Rabu (14/1).
Pelantikan tersebut dilaksanakan setelah tiga bulan masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pasca dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Oktober lalu.
Sejumlah nama dilantik sebagai anggota Dewan Eksekutif TP3C, yakni Fredrik Sokoy, M. Husni Ingratubun, Idrus Al Hamid, Viktor Pekpekey, Frans Reumi, Jonathan K. Wororomi, dan Renida Torobi dan Arry Pongtiku.
Sementara Staf Khusus, Gubernur Papua yang dilantik antara lain M. Rifai Darus, Marinus Mesak Yaung, Boy Markus Dawir, Mansur, Hendrik Yance Udam, Otniel Deda, Victor Michael, Kenius Kogoya, Erwin Rusdianteo, Victor Michael Buefar, Samson Ginia, serta Suherman.
Gubernur Fakhiri menegaskan, pelantikan tersebut bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat arsitektur kelembagaan dan tata kelola pembangunan daerah yang terintegrasi, profesional, dan berorientasi pada hasil.
“Saya memerlukan orang-orang yang intens berkomunikasi. Dengan pelantikan ini, saya harap tidak ada sekat, sehingga kebenaran dan masukan objektif dapat disampaikan,” ujar Fakhiri kepada wartawan.
Ia menjelaskan, sebagian besar pejabat yang dilantik merupakan kalangan akademisi di Provinsi Papua yang selama ini berperan di balik layar dalam membantu perencanaan pembangunan daerah, khususnya menyesuaikan program dengan kondisi fiskal pemerintah daerah.
Penyidik Polres Merauke menetapkan MR (31), ayah kandung korban, sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap…
Ketua Koordinator Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Papua, Dr. Methodius Kossay, S.H., M.Hum., CT., CMP,…
- Angka kemiskinan di Kota Jayapura mengalami peningkatan menjadi 12,03 persen pada 2025. Kondisi tersebut…
–DPR Papua meminta Pemerintah Provinsi Papua memastikan pengelolaan Dana Cadangan senilai Rp134,02 miliar dilakukan secara…
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura mengungkap dugaan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan dua warga…
BEM menunjukkan dokumen rekam medis RSUD Abepura tanggal 15 Agustus 2026 dimana dalam dokumen pemeriksaan…