

Para peserta pelatihan CTU berbasis kompetensi bagi tenaga bidan kabupaten Waropen, di Jayapura, Senin (15/1) (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA-Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, (DP3AKB) Kabupten Waropen Provinsi Papua mengadakan pelatihan contraceptive tecnologi update (CTU) berbasis kompetensi bagi tenaga bidan Kabupaten Waropen.
Pelatihan tersebut, berlangsung mulai Senin 15-18 Januari 2024 mendatang di Jayapura. Dengan menghadirkan 2 orang narasumber yakni Ketua IDI Kota Jayapura dr. Hartono dan Ketua IBI Papua Dionesia Pri Utami.
Kepala Perwakilan Bkkbn Papua Nerius Auparai saat membuka kegiatan ini mengapresiasi DP3AKB Waropen, telah memanfaatkan secara baik dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan mengadakan pelatihan CTU bagi tenaga Bidan di Kabupaten Waropen. Pasalnya pelatihan CTU untuk tenaga Bidan itu membutuhkan biaya yang cukup besar.
“Ini suatu kehormatan bagi kami, (Bkkbn red) karena BP3AKB bisa memanfaatkan dana Otsus untuk mengadakan pelatihan CTU bagi tenaga bidan di Kabupaten Waropen,” ujarnya.
Apalagi lanjutnya pelatihan CTU tersebut sangat berdampak besar dalam meningkatkan kompetensi Bidan untuk melayani masyarakat. Sebab Bidan ini merupakan ujung tombak dalam melaksanakan progam Keluarga Berencana (KB).
“Saya harap melalui pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi tapi juga keterampilan mereka dalam melaksanakan Progam KB di Kabupaten Waropen,” harapnya.
Sementara itu Kepala Dinas B3AKB Kabupaten Waropen Selvina Yakoba Imbiri, menyampaikan kegiatan tersebut bersumber melalui dana Otsus tahun anggaran 2023 kemarin. Dengan jumlah peserta sebanyak 13 orang. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan pelatihan CTU tersebut untuk mempersiapkan SDM tenaga Bidan dalam melaksanakan progam KB kepada masyarakat di Kabupaten Waropen. (rel/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…