Politisi perempuan yang akrab disapa Herlin Monim itu juga berharap, meski waktu pembahasan cukup singkat, setiap komisi DPR Papua dapat bekerja maksimal. Ia menekankan pentingnya pembahasan detail bersama mitra kerja agar program-program yang dibiayai melalui APBD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Komisi-komisi DPR Papua harus benar-benar membahas secara mendetail bersama mitra kerja, karena di dalamnya menyangkut kepentingan rakyat. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD Perubahan bisa tepat sasaran,” tandasnya.
APBD Perubahan sendiri merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam satu tahun berjalan. Perubahan biasanya dilakukan karena adanya penyesuaian pendapatan, pembiayaan, maupun kebutuhan belanja yang mendesak.
“Dengan jadwal yang sudah ditetapkan, Kami optimistis pembahasan bisa selesai sesuai target. Jika berjalan lancar, RAPBD Perubahan 2025 akan ditetapkan paling lambat pada akhir September 2025,” pungkas Monim. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Koordinator Pos SAR Sarmi, Yohanis Muay, menjelaskan bahwa penghentian operasi dilakukan sesuai dengan prosedur dan…
ETLE Drone ini mulai dioperasikan pada Januari 2026 oleh Subdirektorat Penindakan dan Penegakan Hukum (Subdit…
"Kami jelaskan, stok komoditas beras Bulog di seluruh tanah air. Jadi total stok beras Bulog…
Umar menjelaskan, dalam UU ITE yang baru dipertegas mengenai batasan substansial tentang jenis kebohongan digital…
Ironisnya, lonjakan kebocoran data justru terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan…
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya belum memutuskan atau menyetujui kenaikan gaji…