Lebih lanjut, Juliana menjelaskan bahwa kendaraan yang ditarik adalah kendaraan dinas yang sebelumnya digunakan oleh anggota DPR yang telah purna tugas. Sementara itu, anggota DPR yang masih aktif saat ini tidak mendapatkan kendaraan dinas karena telah menerima tunjangan transportasi.
“Kendaraan-kendaraan ini kami tarik sejak 2019 dan kami selalu merawatnya satu per satu dan saat ini, ada empat mobil yang masih berada di kantor untuk digunakan oleh pimpinan atau anggota dewan dalam kegiatan resmi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa masih ada sekitar 300 kendaraan dinas lain yang hingga kini belum ditertibkan. “Lalu kenapa 300 kendaraan itu tidak ditarik. Tapi justru 90 unit kendaraan yang digunakan untuk operasional di Sekretariat Dewan malah akan dilelang,” tandasnya.
Juliana meminta Pemprov Papua segera merespons surat yang telah dikirimkan dan mengembalikan kendaraan yang merupakan aset DPR Papua agar dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dewan.
“Sekali lagi, saya minta kembalikan kendaraan pimpinan DPR yang sudah purna tugas, dan kendaraan lainnya tetap digunakan untuk operasional di sini,” tegasnya. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Nilai -nilai budaya dan bahan yang digunakan dalam membuat noken ini membuat rajutan tersebut diakui…
Usai Noken ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, Melalui jajaran Kementerian teknis, pemerhati budaya serta…
Dalam laporannya, Arman menceritakan kronologis kejadian bahwa sebelumnya, sekira pukul 18.05 WIT, sebuah…
"Sebenarnya hal itu tidak terlalu heboh. Yang membesar-besarkan hanya dunia maya," katanya. Menurutnya, pembentangan bendera…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menjelaskan bahwa hasil pemantauan menunjukkan harga kebutuhan pokok masih berada dalam…
“Kami secara rutin akan melakukan sidak pasar. Langkah ini penting untuk memastikan harga tetap terkendali…