Categories: METROPOLIS

Distribusi Guru ke Sekolah Swasta Mengacu Pada Regulasi

JAYAPURA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menandatangani aturan baru terkait guru Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bisa mengajar di sekolah swasta.

  Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025. Hal ini  bisa menjadi dasar untuk menyikapi harapan dari Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Tanah Papua yang yang masih membutuhkan tenaga pengajar untuk ditempatkan di sekolah-sekolahnya.

  Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menjelaskan bahwa Pemkot Jayapura akan memberikan perhatian kepada semua sekolah baik itu negeri maupun swasta yang ada di wilayahnya.

“Pada dasarnya, jika aturan mengizinkan itu, pasti akan kita bantu,” ujar Abisai Rollo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos usai kegiatan di Abepura, Sabtu (8/3).

   “Bukan saja YPK, madrasah dan sekolah-sekolah swasta lainnya pasti akan kita perhatikan,” lanjutnya.

  Namun menurut ABR sapaan akrab Ondoafi Besar Muara Tami itu, aturan baru tersebut bisa dilakukan ketika kebutuhan guru di sekolah negeri sudah tercukupi. Sehingga, guru ASN atau juga P3K bisa didistribusikan ke sekolah-sekolah swasta.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

1 day ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

2 days ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

3 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

3 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

3 days ago