

Kepala Perwakilan Bkkbn saat memperlihatkan ruangan KB di Kantor Bkkbn kepada PJ Gubernur Papua Ramses Limbong, Jumat (7/12). (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA-Kepala Perwakilan Bkkbn Papua, Sarles Brabar mengatakan, partisipasi masyarakat di Papua dan DOB dalam mengikuti program Keluarga Berencana (KB) masih cukup rendah, rata-rata setiap tahunnya hanya mencapai 39 persen.
Capaian ini mendorong mereka untuk memasifkan sosialiasi kepada masyarakat, sebab KB ini bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya resiko stunting bagi balita.
“Kita di Papua masih rendah, ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat dari KB,” ujarnya Jumat (7/12).
Ia pun menjelaskan program KB memiliki banyak manfaat, diantaranya menjaga kesehatan ibu dan anak, KB dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menurunkan risiko kanker rahim dan kanker serviks, serta mengurangi risiko kematian bayi.
Selain itu tumbuh kembang anak, dengan mengikuti program KB, maka dapat membantu orang tua mengatur jarak kelahiran sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak.
Kemudian kesejahteraan keluarga, dikatakan KB dapat membantu keluarga merencanakan kapan akan hamil, berapa jumlah anak yang akan dilahirkan, dan berapa lama jarak kelahirannya.
KB juga dapat mengurangi kebutuhan rumah tangga, seperti biaya untuk pemeriksaan kehamilan, biaya melahirkan, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan. Serta dapat meningkatkan kesempatan bermasyarakat karena keluarga akan mempunyai waktu luang yang lebih banyak.
“Jadi jangan pernag mempersepsikan bahwa program KB itu menghilangkan etnis tertentu, tapi ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan generasi penerus yang berkualitas,” tegasnya.
Page: 1 2
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…
Keberagaman ini menurutnya harus dipelihara sebagai modal dasar untuk membangun tatanan sosial yang adil…