JAYAPURA– Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura melaksanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa melalui Bimtek Siskeudes berbasis Online sekaligus launching Siskeudes berbasis online tahun 2023 di Kota Jayapura.
Pj. Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan, kegiatan itu sebagai upaya pemerintah Kota Jayapura dalam hal penatakelolaan dana kampung di kampung-kampung yang lebih baik dari sisi pelaporannya. Tentunya ini melibatkan aparat kampung, Bamuskam, bendahara dan operator kampung di 14 kampung di Kota Jayapura.
“Tujuannya adalah untuk membantu bagaimana menyiapkan laporan-laporan yang transparan, akuntabel tetapi juga menggunakan aplikasi, sehingga aplikasi ini dapat terbaca langsung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan juga aparat aparat terkait, untuk bisa mengakses dan melihat,” kata Robby Kepas Awi, Kamis (7/12).
Menurutnya, ini sangat penting, selain karena ini didorong oleh KPK untuk bagaimana pemerintah kota Jayapura menganggarkan. Karena aplikasi ini sangat penting dan membantu. Sehingga ini juga sekaligus menuju kota Jayapura sebagai kota digital dan siap.
Selanjutnya, kepala DPMK, Makzi L. Atanay mengatakan, sebenarnya operasi sistem keudes ini sudah dilakukan di setiap kampung-kampung, hanya saja sifatnya masih offline. Sehingga setelah di launching ini baru di online kan dan ini juga dipantau secara nasional beberapa daerah yang sudah online.
“Mengapa harus online supaya lebih akuntabilitas transparansi, dan juga real time. Sehingga khusus di MCP KPK RI, khusus Korsupgah khusus di di wilayah Papua ini setelah evaluasi kita kota Jayapura belum online,” ujarnya.
Dia berharap siskeudes online ini dapat memacu semua kampung untuk bersaing untuk melaporkan pengelolaan dan penggunaan dana desa di masing-masing kampung secara online. Selain itu tentunya diharapkan melalui kegiatan itu dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan ini menjadi program yang digalakan oleh pemerintah kota Jayapura sehingga semua tingkatan baik itu OPD, Kelurahan, distrik bahkan sampai ke kampung harus menerapkan egoverment.
“Kita tidak ada kendala yang berkaitan dengan sistem terutama yang berkaitan dengan jaringan karena pemerintah daerah lewat kominfo sudah menghadirkan jaringan sampai di kampung-kampung,” pungkasnya. (roy/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos