Categories: METROPOLIS

Pemkot Terima Dana Otsus dan DTI Dari Provinsi Papua

JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura dipastikan menerima alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 1% senilai Rp66,2 miliar, 1,25% sebesar Rp85,4 miliar, serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp5,1 miliar untuk Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Provinsi Papua terkait Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DT) Tahun Anggaran 2026 ini dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Provinsi Papua, Agus Fatoni didampingi pihak-pihak terkait lainnya.

Penetapan alokasi tersebut dilakukan dalam pertemuan Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Papua yang juga diikuti dengan penandatanganan berita acara kesepakatan proporsi pembagian dana tambahan infrastruktur.

Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menyampaikan bahwa total dana Otsus dan DTI yang diterima Provinsi Papua mencapai Rp178,2 miliar. Dana itu dibagi sesuai ketentuan, yakni 60 persen untuk Pemerintah Provinsi Papua dan 40 persen untuk pemerintah kabupaten/kota.

“Pembagian ini mempertimbangkan beberapa indikator, seperti luas wilayah, jumlah penduduk Orang Asli Papua (OAP), tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, serta perkembangan infrastruktur jalan di masing-masing daerah,” ujar Rustan usai mengikuti kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Provinsi Papua, Kamis (4/9).

Dengan alokasi Otsus Rp66,2 miliar, 1,25% sebesar Rp85,4 miliar, dan DTI Rp5,1 miliar, Pemerintah Kota Jayapura menargetkan percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Rustan menegaskan, mulai tahun 2026, penyaluran dana dilakukan dalam satu tahap untuk mempermudah proses pelaksanaan program. “Kami berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengoptimalkan penggunaan dana ini, terutama untuk infrastruktur, agar benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” tuturnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

PLBN Papua Didorong Untuk Jadi Pusat Ekonomi Terpadu

  “Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Papua tidak boleh hanya dipandang sebagai simbol…

13 hours ago

Cegah Kerusakan Lingkungan, Penertiban Izin Harus Selektif

  Wali Kota Abisai Rollo meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang agar lebih…

14 hours ago

DPR Papua Sepakati Ranwal RPJMD Papua 2025–2029

Herlin Beatrix Monim menjelaskan, pembahasan Ranwal RPJMD dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 261 Undang-undang Nomor 23…

15 hours ago

Sidak ke Pasar, Satgas Pangan Pastikan Stok dan Harga Masih Stabil

   Pemantauan diawali di Pasar Sentral Hamadi. Dari hasil pengecekan di sejumlah kios, harga beras…

16 hours ago

Konflik Aparat Keamanan Versus KKB Paksa Warga Mengungsi

Imbauan itu disampaikan berkaitan dengan rencana pelaksanaan operasi keamanan di wilayah Kembru. Menurut warga tersebut,…

17 hours ago

Lulus dari Amerika, Dirikan Cafe dan Ingin Bangun Daerah

Cecilia Mehue menjadi salah satu contoh penerima manfaat program tersebut. Ia berhasil menempuh pendidikan sarjana…

18 hours ago