

GN Nabire saat melakukan rapat evaluasi penyelenggaraan program MBG triwulan I bersama SPPG di Nabire, Jumat (15/5/20206). ANTARA/HO-BGN Nabire
NABIRE – Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Nabire, Papua Tengah, fokus mengoptimalkan pelayanan 3B yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita pada triwulan II 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui Makan Bergizi Gratis (MBG). Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Nabire Marsel Asyerem di Nabire, Jumat, mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah evaluasi kinerja pada triwulan I guna memperbaiki sistem pelayanan agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
“Evaluasi triwulan I menjadi dasar untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Pada triwulan II ini, kami fokus memastikan pelayanan 3B berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hingga saat ini jumlah penerima manfaat program MBG dengan kelompok sasaran 3B telah mencapai sekitar 1.200 orang yang tersebar di seluruh wilayah Nabire. Saat ini sudah ada 14 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif di Nabire sehingga pada triwulan II pelayanan kepada kelompok 3B harus meningkat.
Menurut dia, optimalisasi pelayanan difokuskan pada tiga indikator utama, yakni ketepatan sasaran penerima, kesesuaian jumlah atau gramasi menu berdasarkan standar gizi, serta ketepatan waktu distribusi makanan bergizi.
“Pelayanan harus tepat sasaran sesuai data, tepat jumlah berdasarkan standar gizi, dan tepat waktu agar kualitas makanan tetap terjaga saat diterima masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, untuk mendukung peningkatan kualitas layanan, pihaknya melibatkan tenaga ahli gizi dan akuntan dalam proses evaluasi dan pengawasan program.
Keterlibatan berbagai disiplin ilmu tersebut bertujuan memastikan tata kelola program berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Sinkronisasi data harga bahan pangan dan standar gizi terus kami lakukan agar pelayanan tetap efisien dan berkualitas,” ujarnya.
Page: 1 2
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung…
Menurutnya para elit politik Papua di wilayah Papua Pegunungan, harus bisa membuka ruang-ruang komunikasi dengan…
Menyikapi peristiwa itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengeluarkan pernyataan sikap yang…
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Sekali kepercayaan itu tumbuh, masyarakat…
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula…
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara…