

Leo Patria Mogot (foto:Sulo/Cepos)
MERAUKE – Program cetak sawah baru di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, masih menghadapi kendala berupa penolakan dari sebagian masyarakat. Penolakan tersebut dinilai terjadi karena masih kurangnya pemahaman warga terhadap tujuan, metode pelaksanaan, serta manfaat program.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara administrasi kegiatan cetak sawah di Sota sebenarnya telah memasuki tahap pelaksanaan fisik. Namun, pekerjaan di lapangan belum dapat berjalan optimal karena masih diperlukan pendekatan dan sosialisasi kepada para pemilik lahan.
“Secara administrasi sebenarnya sudah masuk tahap pelaksanaan fisik. Tetapi karena masih memerlukan pendekatan lagi dengan masyarakat pemilik lahan, maka saat ini masih dilakukan tahap sosialisasi,” kata Leo Patria Mogot, di Merauke, Rabu (1/7).
Ia menegaskan, penolakan yang terjadi bukan disebabkan adanya pemasangan tanda larangan atau aksi penolakan secara terbuka, melainkan karena masih adanya kesalahpahaman masyarakat mengenai program tersebut.
Menurutnya, sosialisasi pada tahap perencanaan, khususnya di wilayah Sota, belum berjalan maksimal sehingga memunculkan berbagai persepsi di masyarakat. “Kalau saya lihat memang karena kurang sosialisasi. Masyarakat belum memahami tujuan, metode, dan fungsi program ini sehingga ada yang belum menerima atau menolak,” katanya.
Dalam program tersebut, pemerintah menargetkan pembukaan sekitar 1.900 hektare sawah baru di wilayah Sota. Lokasi yang dipilih berada di sekitar kawasan kampung dan berada di luar kawasan hutan lindung maupun kawasan konservasi.
Ia memastikan seluruh lokasi telah melalui kajian tata ruang dan regulasi kehutanan sehingga berada pada lahan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperbolehkan untuk kegiatan pertanian.
“Lokasinya berada di pinggir-pinggir kampung dan bukan di kawasan hutan lindung maupun kawasan konservasi. Dari sisi tata ruang dan regulasi kehutanan sudah kami cek, sehingga memang bisa dimanfaatkan,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah lanjut Leo Patria Mogot, masih menghormati aspirasi masyarakat dan terus melakukan pendekatan persuasif agar warga memahami bahwa program cetak sawah tidak mengambil alih hak kepemilikan tanah. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Kapolres Jayawijaya AKBP. Anak Agung Made Satriya Bimantara, S.IK menyatakan aparat dari Polres Jayawijaya didukung…
Wagub atas nama Pemerintah Provinsi disemprot Fraksi PDI Perjuangan terkait penyampaian dan pembahasan laporan pertanggungjawaban…
Upaya ini dinilai sangat strategis mengingat korupsi bukan sekadar kejahatan biasa, melainkan masuk dalam…
Dari lima tersangka yang ditetapkan, dua di antaranya, yakni AU dan MP tewas setelah melakukan…
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Rocky Bebena, mengatakan persoalan tawuran antara kedua sekolah tersebut…
Komandan Kodim (Dandim) 1710/Mimika, Letkol Inf Teuku Jozanda, mengonfirmasi bahwa penyisiran dan operasi pencarian kini…