

Sejumlah sopir taksi konvensional saat mengikuti rapat bersama Pihak Dinas Perhubungan provinsi Papua, Senin (6/5). (Foto Jimi cepos)
JAYAPURA – Puluhan sopir Angkutan kota (Angkot) se- Kota Jayapura menggelar aksi mogok di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Papua, di Kotaraja, Distrik Abepura, Senin (6/5/).
Kepala Bidang Perhubungan Darat Provinsi Papua, Rein Sahetapy mengatakan aksi yang dilakukan para sopir taksi konvensional tersebut, merupakan penyampaian aspirasi atas keresahan yang mereka alami di lapangkan dengan maraknya angkutan taksi online di Kota Jayapura.
“Mereka menyampaikan aspirasi keinginan mereka, pada prinsipnya angkatan Online itu setidaknya perlu izin”, kata Rein kepada awak media, Senin (6/5).
Menurut mereka, kata Rein, angkatan Online yang beroperasi di Kota Jayapura ini selama ini itu tidak berizin. Rein menegaskan kepada para sopir taksi tersebut bahwa sebagian besar dari sopir online yang beroperasi di Kota Jayapura sudah izin melalui badan usaha yang kerjasama atau mitra dengan aplikator.
“Angkutan Online yang beroperasi selama ini, mereka masih beransumsi itu tidak berizin, dalam forum tadi kami tegaskan bahwa sebagian besar sudah berizin melalui badan usaha yang mitra dengan aplikator,” jelasnya.
Yang menjadi persoalan, di hadapan para sopir taksi, Rein jelasnya bahwa ada driver yang di luar koperasi yang bermitra dengan aplikator tersebut, makanya sulit bagi pihaknya untuk melakukan pengawasan atau kontrol dan bahkan untuk mendeteksi itu.
“Itu sulit bagi kami untuk mendeteksi itu, sehingga dalam forum ini kita sama-sama menyepakati ketika nanti ada laporan dari angkutan offline atau konvensional ini jika ada yang kedapatan belum mendapatkan perizinan sampaikan kepada Dinas Perhubungan supaya dilanjuti kepada aparat penegak hukum,” terangnya.
Page: 1 2
Aktivitas kantor di Sekretariat DPR Papua, Jumat (25/9) mendadak tegang. Ini lantaran sejumlah penyidik kejaksaan…
Kedatangan para tokoh adat dipimpin Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Waropen di Tanah Tabi, Karlos…
Alih-alih masuk ke blok hunian utama, tim Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menarik perhatian.…
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…
Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…