Tidak Miliki KTP Jadi Kendala Bantuan Rumah Layak Huni

  BP2P Papua II juga berupaya menggandeng berbagai pihak dalam pembiayaan, termasuk pemerintah daerah serta dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari para pemangku kepentingan. “Kami berharap Komisi IV DPR Papua dapat membantu menyelesaikan hambatan-hambatan ini agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” harapnya.

  Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPR Papua, Wagus Hidayat, memwakili Ketua Komisi Joni Y. Betaubun, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh masukan dan usulan yang disampaikan BP2P Papua II.

  “Kami akan perjuangkan agar Papua mendapat kuota sebanyak-banyaknya dalam program 3 juta rumah tahun 2025, terutama bagi masyarakat Orang Asli Papua yang belum memiliki rumah layak huni,” pungkas Wagus.

  Selain Raker dengan BP2P Komisi IV juga raker dengan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, bahas program kerja Dishub untuk tahun 2025. (rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos