Tidak Miliki KTP Jadi Kendala Bantuan Rumah Layak Huni
BP2P Papua II juga berupaya menggandeng berbagai pihak dalam pembiayaan, termasuk pemerintah daerah serta dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari para pemangku kepentingan. “Kami berharap Komisi IV DPR Papua dapat membantu menyelesaikan hambatan-hambatan ini agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” harapnya.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPR Papua, Wagus Hidayat, memwakili Ketua Komisi Joni Y. Betaubun, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh masukan dan usulan yang disampaikan BP2P Papua II.
“Kami akan perjuangkan agar Papua mendapat kuota sebanyak-banyaknya dalam program 3 juta rumah tahun 2025, terutama bagi masyarakat Orang Asli Papua yang belum memiliki rumah layak huni,” pungkas Wagus.
Selain Raker dengan BP2P Komisi IV juga raker dengan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, bahas program kerja Dishub untuk tahun 2025. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Recent Posts
Golkar Nilai Pembentukan Papua Utara Belum Waktunya
Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar…
Bukan Rudapaksa Tapi Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur
Aiptu Yunus Maturutty menjelaskan, awalnya pelaku diduga melakukan persetubuhan atau rudakpaksa terhadap korban sesuai laporan…
Di RSUD Jayapura, Lima Bayi Ditinggalkan Orang Tua
Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey mengatakan, kasus terbaru terjadi pada 16 Desember 2025.…
Pemberian MBG di Merauke Belum Merata, Pemkab Akan Lakukan Evaluasi
Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan belum mendapatkan data terakhir sudah berapa sekolah yang telah…
Karantina Mimika Gagalkan Upaya Pengiriman Satwa
Ardhiana mengatakan, keempat ekor burung tersebut diangkut secara ilegal dan tidak diketahui identitas pemiliknya. Ia…
Lahan SPBU Putra Baliem Mandiri Bukan Lagi Aset Pemerintah
Pengelola APMS Putra Baliem Mandiri Magi Pasaribu menegaskan putusan hukum tertinggi itu bersifat final dan…