

Wakapolda Papua, Brigjen Pol Faizal Rahmadani bersama Ketua Komnas HAM RI Wilayah Papua, Frits B. Ramandey saat audiensi pengamanan PSU di Mapolda Papua, Jumat (1/8). Foto/Humas Polda Papua.
JAYAPURA-Polda Papua bersama Komnas HAM RI Wilayah Papua sepakat untuk memperkuat sinergi dalam mengawal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2025. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan koordinasi di Mapolda Papua, Kota Jayapura, Jumat (1/8).
Wakapolda Papua, Brigjen Pol Faizal Rahmadani, menyatakan bahwa kerja sama dengan Komnas HAM merupakan langkah strategis guna memastikan pelaksanaan PSU berjalan aman dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
“Papua memiliki dinamika yang unik. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya tegas dalam penegakan hukum, tapi juga humanis dan partisipatif,” ujar Brigjen Faizal.
Untuk mendukung pengamanan PSU, Polda Papua akan mengerahkan lebih dari 3.000 personel Polri, dibantu oleh 720 personel TNI dan hampir 5.000 anggota Linmas. Para personel ini akan disebar ke 2.023 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Papua.
Pengamanan ini merupakan bagian dari Operasi Mantap Praja Cartenz II-2024 yang telah berlangsung sejak 9 Maret dan akan berakhir pada 22 Agustus 2025.
Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Papua, Kombes Pol Selamet Topan, menambahkan bahwa seluruh logistik pemilu diawasi secara ketat oleh aparat keamanan. Pengawalan dilakukan mulai dari proses penyimpanan hingga pendistribusian ke daerah-daerah terpencil.
Page: 1 2
Populasi sejumlah satwa liar di Papua Selatan, termasuk kangguru Papua (Macropus agilis), disebut mengalami penurunan.…
Kasi Humas Polres Mimika Iptu Amir Rado mengonfirmasi peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa pelaku AB…
Momentum akbar itu mengusung tema “Menjadi Sahabat Yesus Dalam Keberagaman.” Kegiatan ini menjadi forum pertemuan…
Harga cabai, khususnya cabai rawit, di Pasar Wamanggu Merauke pada Jumat (18/9/2026) berada di kisaran…
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…