Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Papua, Kombes Pol Achmad Fauzi, menekankan bahwa hak konstitusional warga binaan tetap menjadi perhatian. Ia memastikan bahwa pelaksanaan hak pilih tahanan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) PSU.
Ketua Komnas HAM RI Wilayah Papua, Frits B. Ramandey, menyambut baik langkah Polda Papua dan menegaskan kesiapan lembaganya untuk bersinergi dalam mengawal proses demokrasi tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga penghormatan terhadap hak pilih semua warga, terutama kelompok marjinal.
“Kami juga mengingatkan akan potensi konflik yang dapat timbul akibat politik identitas serta kerawanan di sejumlah wilayah. Ini harus diantisipasi secara bersama-sama,” tegas Frits.
Melalui rapat koordinasi ini, Polda Papua dan Komnas HAM sepakat untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi intensif menjelang hingga selesainya pelaksanaan PSU. Tujuannya adalah menciptakan iklim demokrasi yang sehat, aman, damai, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Papua. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Jeck menjelaskan, kegiatan tersebut bukan relokasi besar-besaran, melainkan penggeseran pedagang yang selama ini berjualan di…
Asisten II Sekda Kabupaten Jayapura Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Abdul Rahman Basri, menjelaskan bahwa Program…
Pelaku berinisial F.S. (21) diamannkan setelah Tim Opsnal Sat Reskrim memperoleh informasi keberadaan pelaku di…
Menyikapi persoalan itu, pihaknya telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pertemuan bersama kepala kampung,…
Mengingat event FDS tahun ini kabarnya berbeda dari pelaksanaan FDS selama ini, sesuai dengan harapan…
Kepastian pembangunan proyek mercusuar ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen, dr. Jenggo…