

Antusias anak-anak SD YPK Ifar Babrongko saat melahap makanan MBG dengan menu pangan lokal, Kamis (8/1). (foto:Yohana/Cepos)
SENTANI – Pemerintah Kabupaten Jayapura terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sepanjang tahun 2025.
Evaluasi ini menjadi dasar peningkatan kualitas pelaksanaan program pada tahun 2026 agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan tepat sasaran.
Asisten II Sekda Kabupaten Jayapura Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Abdul Rahman Basri, menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan nasional yang menjadi hak seluruh anak Indonesia, termasuk di Papua.
“Program makan bergizi gratis ini adalah program Presiden dan merupakan hak anak-anak di seluruh Indonesia. Semua anak wajib mendapatkan makanan bergizi, dan seluruh SPPG serta mitra wajib memastikan makanan itu sampai kepada penerima manfaat,” ujar Abdul Rahman Basri, Kamis (8/12).
Ia menjelaskan, pada tahun 2025 penerima manfaat MBG masih difokuskan pada peserta didik, mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Namun, pada tahun 2026 cakupan penerima manfaat akan diperluas kepada kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita dan batita.
“Ke depan, sasaran MBG tidak hanya anak sekolah, tetapi juga kelompok rentan. Oleh karena itu, kami berharap seluruh mitra dapat mendukung penuh agar program ini berjalan baik mulai dari persiapan, proses pengolahan di dapur, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat,” jelasnya.
Abdul Rahman menekankan pentingnya menjaga standar kualitas makanan agar tidak menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) atau permasalahan kesehatan lainnya. Standar tersebut, kata dia, telah disusun bersama para konsultan dan tenaga ahli gizi.
“Khusus menu seperti ikan dan bahan pangan lainnya harus sesuai standar. Kalau semua mitra mengikuti standar yang ditetapkan, saya yakin program ini dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang bagi generasi mendatang. Manfaatnya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi akan terlihat dalam 20 hingga 30 tahun ke depan.
Komisi III DPR Provinsi Papua Selatan melakukan audiens dengan Manajemen, Nakes dan honorer atau pegawai…
Keterbatasan fasilitas ini memicu reaksi dari Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini. Saat ditemui…
Dalam pengiriman perdana ini, sebanyak 240 kilogram kepiting bakau kualitas premium diterbangkan ke Negeri Jiran…
Menurutnya, jumlah penonton yang mencapai puluhan ribu orang tidak sebanding dengan jumlah steward yang disiapkan…
Penanganan kasus pembunuhan Bripda Juventus Edowai yang memicu kericuhan di Kabupaten Dogiyai pada 31 Maret…
Dalam kunjungan tersebut Ketua DPR Papua Denny Bonai didampingi Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni…