Categories: SENTANI

Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi, 2026 Fokus Kelompok Rentan

SENTANI – Pemerintah Kabupaten Jayapura terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sepanjang tahun 2025.

Evaluasi ini menjadi dasar peningkatan kualitas pelaksanaan program pada tahun 2026 agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan tepat sasaran.

Asisten II Sekda Kabupaten Jayapura Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Abdul Rahman Basri, menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan nasional yang menjadi hak seluruh anak Indonesia, termasuk di Papua.

“Program makan bergizi gratis ini adalah program Presiden dan merupakan hak anak-anak di seluruh Indonesia. Semua anak wajib mendapatkan makanan bergizi, dan seluruh SPPG serta mitra wajib memastikan makanan itu sampai kepada penerima manfaat,” ujar Abdul Rahman Basri, Kamis (8/12).

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 penerima manfaat MBG masih difokuskan pada peserta didik, mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Namun, pada tahun 2026 cakupan penerima manfaat akan diperluas kepada kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita dan batita.

“Ke depan, sasaran MBG tidak hanya anak sekolah, tetapi juga kelompok rentan. Oleh karena itu, kami berharap seluruh mitra dapat mendukung penuh agar program ini berjalan baik mulai dari persiapan, proses pengolahan di dapur, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat,” jelasnya.

Abdul Rahman menekankan pentingnya menjaga standar kualitas makanan agar tidak menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) atau permasalahan kesehatan lainnya. Standar tersebut, kata dia, telah disusun bersama para konsultan dan tenaga ahli gizi.

“Khusus menu seperti ikan dan bahan pangan lainnya harus sesuai standar. Kalau semua mitra mengikuti standar yang ditetapkan, saya yakin program ini dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang bagi generasi mendatang. Manfaatnya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi akan terlihat dalam 20 hingga 30 tahun ke depan.

Page: 1 2 3

Juna Cepos

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

21 hours ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

22 hours ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

2 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

2 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

2 days ago