Gelaran Pasar Murah untuk Tekan Inflasi

SENTANI – Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar pasar murah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 Kabupaten Jayapura guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura, Elphina Situmorang, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari jadi Kabupaten Jayapura yang juga melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) serta pelaku UMKM.

Menurutnya, dalam kegiatan tersebut turut ditampilkan berbagai produk lokal dan hasil kerajinan masyarakat binaan pemerintah daerah. “Kami menghadirkan pasar murah dengan melibatkan OPD serta UMKM yang menampilkan produk-produk lokal dan hasil kerajinan dari usaha masyarakat,” ujarnya Senin (16/3).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga memberikan subsidi terhadap sejumlah komoditas pangan seperti beras, cabai, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya, termasuk minyak tanah, sehingga masyarakat dapat membeli dengan harga yang lebih murah.

“Elalui pasar murah ini kami memberikan subsidi terhadap beberapa bahan pangan seperti beras, cabai, serta kebutuhan lainnya agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau,” katanya.

Elphina menambahkan, antusiasme masyarakat terhadap pasar murah tersebut cukup tinggi, terutama karena kegiatan ini digelar menjelang Idul Fitri sekaligus sebagai upaya pemerintah menekan laju inflasi di daerah.

Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan di wilayah Limborang dengan respons masyarakat yang juga cukup besar.

Selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan menjelang hari raya, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas pangan di Kabupaten Jayapura.

Ia memastikan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Jayapura masih dalam kondisi aman meskipun produksi lokal belum sepenuhnya memenuhi target.

“Ketersediaan pangan untuk Kabupaten Jayapura masih cukup karena selain produksi lokal, pasokan dari luar daerah juga tetap tersedia,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa cadangan pangan pemerintah daerah saat ini berada di atas standar minimal yang ditetapkan.

“Cadangan pangan yang seharusnya berada pada angka sekitar 1,9 persen, saat ini sudah mencapai sekitar 3 persen atau sekitar 4.000 ton, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.