

Penjabat Sekda Papua Christian Sohilait mempimpin rapat konsultasi publik dalam rangka amdal rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (10/6). ANTARA/HO-Pemprov Papua
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Christian Sohilait di Jayapura, mengatakan pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara transparan, partisipatif, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Konsultasi publik merupakan ruang yang sangat penting untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, menerima masukan, serta membangun kesepahaman bersama demi keberhasilan pembangunan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” katanya di sela-sela kegiatan konsultasi publik penyusunan amdal Sekolah Rakyat di Kota Jayapura, Rabu (10/6).
Dia menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat langkah strategis memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat Papua sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.
“Untuk itu pembangunan sektor pendidikan sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua, yakni mewujudkan transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis melalui pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat,”ujarnya.
Dia menjelaskan setiap proses pembangunan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta keberlangsungan kehidupan masyarakat pada masa mendatang.
Oleh karena itu, katanya, penyusunan amdal menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi berbagai potensi dampak lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya sehingga langkah mitigasi dan pengelolaan dapat dirancang secara baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…