Ia mencontohkan, Kabupaten Jayapura yang memiliki 139 kampung dan 5 kelurahan, kini hanya bisa membuka sedikit proyek pembangunan karena anggaran yang diterima sangat kecil.
“Tahun depan kita tidak punya anggaran lagi yang bisa dikerjakan. Masyarakat harus kerja sendiri, karena mereka tidak pernah merasakan dana Otsus, apa lagi mengharapkan pembangunan dari APBD,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat kembali mengevaluasi kebijakan Otsus, termasuk memulihkan dana agar pembangunan dan pelayanan publik di Papua, khususnya Kabupaten Jayapura, dapat berjalan optimal.
“Kami berharap ada perubahan. Jika Otsus hari ini tidak membawa kesejahteraan, maka seluruh orang Papua harus duduk bersama untuk membicarakan kembali masa depan Otsus,” tutupnya. (ana/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kapolres Leonardo Yoga mengimbau kepada warga binaan Lapas Merauke yang kabur bersama dengan keluarganya untuk…
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNNK Mimika, Ruslan Awumbas saat ditemui mengatakan hasil deteksi dini yang…
PAD Tahun 2026 tercatat mencapai Rp 563,4 miliar lebih, yang bersumber dari pajak daerah sebesar…
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus Maclarimboen menjelaskan, tersangka dalam perkara ini merupakan Aparatur Sipil…
Diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kementerian ESDM, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi…
Ia mengakui pasca longsor aktivitas masyarakat di Kota Jayapura mengalami gangguan, terutama kemacetan panjang di…