Categories: PEGUNUNGAN

Wagub Papua Selatan : Data OAP Antara Pemda dan Pusat Berbeda

MERAUKE – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa mengatakan data Orang Asli Papua (OAP) dari masing-masing pemerintah daerah (pemda) di Papua berbeda (selisih) dengan data dari pemerintah pusat.  Perbedaan itu terkuak dari data OAP yang dipresentasikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri),Ribka Haluk dalam Rapat Koordinasi (Rakor) data OAP se-tanah Papua di Kota Jayapura, Kamis (21/5).

Disela-sela presentasi, Wamendagri Ribka menyebut data yang dipresentasikan dari masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Dukcapil) di Papua. Wagub Paskalis megatakan, data OAP yang dipresentasikan oleh Wamedagri selisih (beda) dengan data OAP di masing-masing pemerintah daerah. Ia menyebut, data OAP yang di kantongi Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tercatat 351.239 OAP.

Sementara, lanjut Paskalis, data OAP dimasing- masing daerah/pemerintah daerah baik kabupaten atau provinsi sebanyak 227.796 OAP. “Jadi, data OAP dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat selisih 123.453 OAP, selisihnya cukup jauh,” kata Wagub Paskalis Imadawa.

Wagub Paskalis mengaku tak tahu dari mana sumber data OAP yang didapatkan Kemendagri lantaran selisihnya jauh dari pemerintah daerah. Ia menyarankan sebelum Dukcapil menyerahkan data OAP ke Kemendagri harusnya lebih dahulu diserahkan ke masing-masing pimpinan daerahnya. Paskalis menduga data OAP yang didapatkan Kemendagri selain dari Dukcapil, mungkin juga dari instansi lainnya.

“Selain dari Dukcapil, mungkin Kemendagri berkoordinasi dengan instansi lain terkait data OAP,” ujar Wagub Paskalis Imadawa.

Wagub Paskalis berharap data OAP dari Kemendagri dan Pemda dipadukan dan dikoordinasikan dengan baik, agar OAP yang terdata, terakomodir dengan baik pula. Ia menjelaskan bahwa hingga kini belum ada batasan yang jelas terkait OAP, kebanyakan mereka yang dikategorikan sebagai OAP mendapat rekomendasi dari ketua adat. Tetapi, kata dia, sampai saat ini belum jelas, apakah benar-benar mereka OAP atau bukan.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Akibat Pelanggaran Distribusi BBM Subsidi, Pertamina Sanksi SPBU SP 2

Pertamina Patra Niaga menjatuhkan sanksi tegas kepada SPBU 8499902 di kawasan SP2, Kabupaten Mimika, Papua…

6 minutes ago

Tahun Ini, DPMPTSP Merauke Targetkan Investasi Rp 7 Triliun

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke Marwiah Ali…

1 hour ago

Pemprov Papua Selatan Tunggu Penyerahan Aset Penjara Boven Digoel

Marthen mengatakan, aset Penjara Boven Digoel telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya. Namun hingga…

2 hours ago

Dinas Pendidikan Mimika Alihkan Bantuan Dana ke Beasiswa Berbasis Kinerja

​Langkah strategis ini diambil sebagai respons langsung atas temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)…

3 hours ago

Mentan Siapkan 1.000 Hektar Cetak Sawah Baru

Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menyiapkan pengembangan cetak sawah baru seluas 1.000 hektar…

4 hours ago

Masyarakat Kampung Nubuai Kini Bernapas Lega

Ancaman tenggelamnya daratan Kampung Nubuai bukan sekadar kekhawatiran tanpa alasan. Berdasarkan penuturan perwakilan Tokoh Pemuda…

5 hours ago