

DPRK Jayawijaya melakukan penjaringan aspirasi terkait peningkatan PAD dan pemberantasan miras dan Narkoba di ruang rapat Kantor DPRK Jayawijaya Senin (16/6) kemarin. (foto:Denny/ Cepos)
WAMENA– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya bakal mendorong raperda inisiatif terkait tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pelarangan poduksi, peredaran dan penjualan minuman berakohol usai melakukan penjaringan aspirasi masyarakat (Panja).
Ketua Panja DPRK Jayawijaya Agustinus Mabel menyatakan saat ini pihaknya sedang melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dalam rangka perda yang akan didorong menjadi produk hukum terkait dengan PAD, dan Pemberantasan miras dan nartkoba, Lem Aibon dan juga lain-lain.
“Kami juga tadi sudah mengundang Dinas Perhubungan, DPKAD dan Kabag Hukum, LMA, LSM yang ada di Jayawijaya serta beberapa teman -teman yang ada di beberapa terminal yang ada di wilayah ini,”ungkapnya di kantor DPRK Jayawijaya.
Menurutnya, penjaringan aspirasi ini dilakukan untuk mencari pandangan -pandangan, pendapat dari semua pihak untuk didorong menjadi naskah akademisi, dan untuk pertemuan ini merupakan langkah awal, dan masih ada tahap berikutnya dan setelah itu panja DPRK Jayawijaya akan membuka ruang lagi untuk masyarakat menyampaikan pendapatnya.
“Seperti halnya untuk pelarangan miras, aibon dan Narkoba, ini yang akan didorong itu bagaimana pemerintah bisa melakukan pemberantarasan total untuk seluruh kabupaten Jayawijaya yang terdiri dari 40 Distrik , 328 kampung dan 4 kelurahan,”tegas Agustinus Mabel.
Ia melihat miras, aibon dan narkoba memiliki dampak negatif yang cukup tinggi dan dampak besar bagi masyarakat Jayawijaya, miras juga menghancurkan SDM khususnya generasi muda ini menjadi hal penting bagi DPRK Jayawijaya untuk bisa di berantas agar menghindarkan hal -hal yang merugikan masyarakat umum.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…