

Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi bersama Forkopimda saat meninjau langsung lokasi rumah warga yang terdampak dari konflik sosial itu, Rabu, (12/1). (FOTO: Denny/ Cepos)
WAMENA—Pemerintah Kabupten (Pemkab) Jayawijaya mulai menginventarisir kerugian warganya akibat konflik sosial masyarakat kemarin. Akibat konflik itu, sebanyak 47 bangunan rumah dan honay habis terbakar. Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, kerugian yang dialami oleh warga Jayawijaya yang ada di Kampung Wouma, Distrik Wouma, sudah dibicarakan bersama pimpinan daerah Kabupaten Lanny Jaya dan Nduga, tim sudah melakukan pendataan.
“Warga yang terdampak dari konflik ini hanya jadi korban , mereka tidak ikut bergabung dalam konflik antara dua kubu yang bertikai kemarin, sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama dan akan dilihat secara bersama,”ungkapnya Rabu (12/1) kemarin.
Dalam pembicaraan dengan Bupati Lanny Jaya dan Nduga, kedua kepala daerh tersebut menyatakan akan membantu warga yang terdampak dari konflik itu, untuk jumlah atau nominal kerugian akan dihitung kembali lagi agar bisa membantu warga.
“Kita sudah hitung untuk bangunan rumah dan honay adat yang dibakar kemarin, untuk menyelesaikannya, kita akan ambil bagian bersama dengan Pemkab Lanny Jaya dan Nduga,”katanya.
Sementara itu, salah satu korban terdampak dari konflik sosial itu, Yuli E Matuan menyatakan, saat kejadian, dirinya siap-siap keluar, namun tiba-tiba serangan datang di pertigaan atas, makanya ia lari di pinggir kali dan tinggal di jembatan hari minggu.
“Setelah itu, kita lihat rumah sudah terbakar di sebarang jembatan sekitar pukul 15.00 WIT, honai adat yang terbakar milik Asso Matuan, Itlay Matuan, Lago Matuan,”jelasnya.
Ia mengaku, bantuan yang diminta kepada Bupati Jayawijaya sudah disalurkan, sebagian besar warga yang rumahnya terbakar, saat ini tinggal di kerabat mereka yang ada di Lipi dan wilayah lainnya seperti di Wesaput dan beberapa kampung dan distrik yang terdekat. (jo/tho)
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…