“Dengan pembinaan itu, bendahara Pemprov Papua Pegunungan memiliki kemampuan, sehingga orang mau jadi bendahara harus punya sertifikasi pelatihan perbendaharaan, saya pernah lakukan itu di Tolikara dan itu cukup efektif,”kata Gubernur Papua Pegunungan.
Ia juga mejelaskan apabila ASN tak memiliki sertifikasi, maka orang tidak paham dengan pengelolaan anggaran serta administrasi pertanggungjawabannya, dan itu sudah terjadi. Ada bendahara dilingkungan OPD Pemprov Papua Pegunungan yang karena tak bisa membuat laporan pertanggungjawaban harus mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.
“Ini karena hanya ketidaktahuan saja, menggunakan uang tapi tidak mengerti membuat pertanggunjawabannya, oleh karena itu saya tidak ingin hal yang sama terjadi pada ASN lainnya,” beber Jhon Tabo. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Namun, Neeltje bukan sekadar anggota Paskibraka. Pada puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia…
Pesan tersebut disampaikan Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi…
“Saat datang, Mendagri kasih waktu pengerjaan dua minggu dan paling lambat satu bulan. Namun…
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, bersama Ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Provinsi Papua, Susana…
Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada OPD yang menjalankan pelayanan publik secara langsung. “Program-program…
Anggota DPRK Kota Jayapura, Barend Bartolomeus Taniauw atau akrab disapa Barto, mendorong Pemerintah Kota Jayapura…