“Dengan pembinaan itu, bendahara Pemprov Papua Pegunungan memiliki kemampuan, sehingga orang mau jadi bendahara harus punya sertifikasi pelatihan perbendaharaan, saya pernah lakukan itu di Tolikara dan itu cukup efektif,”kata Gubernur Papua Pegunungan.
Ia juga mejelaskan apabila ASN tak memiliki sertifikasi, maka orang tidak paham dengan pengelolaan anggaran serta administrasi pertanggungjawabannya, dan itu sudah terjadi. Ada bendahara dilingkungan OPD Pemprov Papua Pegunungan yang karena tak bisa membuat laporan pertanggungjawaban harus mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.
“Ini karena hanya ketidaktahuan saja, menggunakan uang tapi tidak mengerti membuat pertanggunjawabannya, oleh karena itu saya tidak ingin hal yang sama terjadi pada ASN lainnya,” beber Jhon Tabo. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pembelajaran semester ganjil Tahun Ajaran 2025/2026 telah usai. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada orangtua atau wali…
Tema ini menegaskan makna kehadiran Tuhan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, serta pentingnya kasih sebagai…
Kepala Pelni Cabang Timika, Rachmansyah Chaidir kepada media ini menyampaikan bahwa kapal ini menjadi kapal…
Anggaran Waropen dipastikan selaras dengan Kebijakan Nasional, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan layanan…
Masyarakat meminta agar pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua memberikan dukungan terhadap pengembangan…
Ketua STIKIP Abdi Wacana Wamena Lepinus Gombo, S.Pd, M.Si menyatakan hari ini bisa disaksikan bersama…