

Plt. RSUD Jayapura, Andreas Pekey (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura kembali merawat bayi yang ditinggalkan orang tuanya usai persalinan. Kejadian ini bukan pertama kali. Sepanjang tahun 2025, tercatat empat hingga lima kasus serupa terjadi, di mana bayi yang baru lahir tidak dijemput keluarga dan harus dirawat pihak rumah sakit dalam waktu lama.
Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey mengatakan, kasus terbaru terjadi pada 16 Desember 2025. Bayi perempuan yang dilahirkan tersebut hingga kini masih berada di ruang perawatan bayi karena orang tuanya belum kembali mengambil anaknya.
“Bayi perempuan itu sampai sekarang masih berada di ruang bayi RSUD Jayapura. Kami tetap merawat dan memberikan pelayanan sambil menunggu kejelasan dari pihak keluarga,” kata Andreas saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (29/1).
Menurutnya, rumah sakit tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan bayi selama berada dalam perawatan, mulai dari makanan, pakaian, popok hingga pelayanan medis. Dalam beberapa kasus sebelumnya, bayi bahkan dirawat hingga berbulan-bulan.
Dikatakan, persoalan biaya kerap menjadi kendala. Tagihan perawatan yang membengkak membuat sebagian keluarga tidak mampu menebus biaya rumah sakit sehingga memilih meninggalkan bayi tersebut.
“Pernah ada kasus sampai tiga bulan dirawat, tagihannya bisa mencapai Rp95 juta. Namun kami sering memberikan toleransi, bahkan menggratiskan biaya jika keluarga benar-benar tidak mampu,” katanya.
Page: 1 2
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…