

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, S.E, M.BA (foto:Denny/Cepos)
WAMENA– Pemprov Papua Pegunungan menegaskan jika bendara di setiap OPD harus memiliki sertifikasi pelatihan perbendaharaan karena berhubungan dengan pengelolaan anggaran dan pertanggungjawabannya agar tak menjadi permasalahan di kemudian hari.
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo. S.E, M.BA menyatakan banyak ASN yang ingin menjadi bendahara di dalam OPD nya masing -masing, namun sayangnya banyak juga yang tidak mempunyai kemampuan, sehingga penyalagunaan anggaran sangat berpontensi terjadi pada jabatan itu.
“Ini sangat berbahanya, oleh karena itu dalam pemerintahanan saya ASN yang ditunjuk menjadi bendahara harus memiliki sertifikasi pelatihan perbendaharaan,”ungkapnya di Wamena Senin (9/6).
Untuk melangkapi sertifikasi tersebut, Gubernur Tabo, juga meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyediakan waktu selama 3 hari atau seminggu untuk membina para bendahara dilingkungan Pemprov Papua Pegunungan tentang cara -cara penyajian administrasi yang benar.
Page: 1 2
Penyidik juga sebelumnya telah memintai keterangan dari sejumlah saksi pasca kejadian tersebut. Ipda Teguh melanjutkan,…
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang…
Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya menyatakan, Indonesia menghadapi krisis guru yang nyata dan struktural.…
Isu reshuffle kembali menguat setelah kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. Hal ini…
Mantan Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa anak sulungnya sekaligus Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming…
Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar…