

Drs. Romanus Mbaraka, MT (foto:Sulo/Cepos)
MERAUKE– Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT menyetujui pemrintaan dari para guru melalui Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGRI) Kabupaten Merauke unttuk proses belajar mengajar di sekolah dari 6 hari menjadi 5 hari.
Karena itu, Bupati Romanus memerintahkan Sekda Merauke Yeremias P. Ruben Ndiken mengeluarkan SK Bupati Merauke tentang pelaksanaan perubahan waktu belajar mengajar di sekolah-sekolah dari 6 hari menjadi 5 hari.
Bupati Merauke mengatakan, SK yang akan dikeluarkan memutuskan bahwa pelaksanaan jam belajar dan mengajar di sekolah hanya berjalan dari Senin sampai Jumat, sedangkan hari Sabtu ditiadakan.
“Atas permintaan perwakilan PGRI Kabupaten Merauke, mereka minta supaya hari Sabtu libur. Sebentar SK jadi selanjutnya tinggal lapor Pak Pj Gubernur,” kata Romanus usai menerima dan tatap muka dengan perwakilan PGRI Merauke yang menyuarakan soal TPP di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Senin (22/4/2024).
Sebelumnya, Wakil Ketua III PGRI Kabupaten Merauke, Luckianus Liptiay dan beberapa rekannya menyampaikan permintaan secara langsung kepada Bupati Romanus supaya jam belajar mengajar cukup Seni-Jumat, sedangkan hari Sabtu libur.
Permintaan ini agar Kabupaten Merauke menyesuaikan dengan daerah Papua lainnya yang telah meniadakan aktivitas belajar mengajar di hari Sabtu. Tidak menunggu lama, Romanus langsung menyetujui dan memerintahkan Sekretaris Daerah menindaklanjuti usulan tersebut. Atas respon yang diberikan bupati tersebut Luckianus Liptiay menyampaikan terima kasih. (ulo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…