

Rapat koordinasi yang dilakukan Kepala BP3OKP Papua Selatan Yoseph Yanawo Yolmen dengan menghadirkan Wakil Ketua I DPRP Papua Selatan, Ketua DPRK Merauke, Ketua Komisi III DPRP Papua, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Jumat (12/9) (foto:Sulo/Cepos)
Untuk Benahi Penyaluran Dana Otsus
MERAUKE– Dalam rangka membenahi penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) Papua, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Yoseph Yanawo Yolmen memanggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan, dan kepala dinas Pendidikan 4 kabupaten cakupan Papua Selatan serta mengundang Ketua DPRP Papua Selatan dan Ketua DPRK Merauke, di Kantor BP3PKP Papua Selatan, Jumat (12/9).
‘’Sebenarnya kami juga mengundang MRP Papua Selatan tapi tidak hadir dalam rapat koordinasi yang pertama di tahun 2025 ini,’’ kata Ketua BP3OKP Papua Selatan Yoseph Yanawo Yolmen,’ disela-sela istirahat pada rapat koordinasi tersebut.
Yoseph Yanawo Yolmen menjelaskan, ada 7 agenda yang harus dibicarakan secara bersama. Pertama, berkaitan dengan data base penerima beasiswa dari dana Otsus. Kedua, beasiswa ADIK, ADEM dan beasiswa KIP.
‘’Kalau kita punya data-data ini lengkap, maka pembangunan beasiswa ini akan lebih transparan terutama untuk dana Otsus. Ini yang harus kita harapkan kedepan sehingga pembenahan kedepan berjalan lebih baik transparan, efektif, akuntabel dan efisien,’’ jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, para mahasiswa sebagai penerima juga harus bertanggung jawab. Cara mempertanggungjawabkan yakni kuliah harus tertib. Hasil evaluasi study harus dilaporkan setiap semester harus dilaporkan kepada penanggung jawab dalam hal ini kepala dinas provinsi, kabupaten, kesra. Sehingga menjadi bahan evaluasi dan terukur bahwa dana Otsus yang diberikan benar-benar digunakan dengan baik.
‘’Dana Otsus yang diberikan juga harus dipertanggung jawabkan dengan baik,’’ terangnya.
Tak hanya itu, bagi setiap penerima beasiswa tersebut harus memiliki IPK standar minimum 2,75 yang berlaku secara nasional.
Page: 1 2
Manfaat yang paling dirasakan oleh masyarakat luas adalah kemudahan akses terhadap layanan kesehatan dengan biaya…
“Momentum Natal dan Tahun Baru memiliki makna yang mendalam, khususnya bagi masyarakat yang ingin berkumpul…
Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomi Mano (BTM), menjelaskan bahwa seluruh persiapan pelaksanaan Konferda…
Direktur LBH Papua Merauke, Johnny Teddy Wakum mengatakan, yang dilakukan aparat adalah bentuk tindakan sewenang-wenang…
Menurut Purwanto, kegiatan yang dilakukan TNI di wilayah tersebut merupakan patroli rutin Satgas Komando Gabungan…
Kesehariannya menjaga rumpon milik perusahaan. Dari situlah ia mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Pekerjaan ini…