Jika optimalisasi maka yang masuk perengkingan lima keatas yang diambil sementara enam kebawah tidak diambil.
“Kalau optimalisasi dilakukan maka anak-anak yang tidak lulus seleksi dan melakukan demonstrasi tidak terakomodir,” jelasnya. Sementara mereka yang berunjuk rasa itu bukan hanya sistem perengkingan dan nomor urut melainkan tidak lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
“Kalau sekarang kita lakukan optimalisasi sama saja tidak akan menyelesaikan masalah,” jelasnya. Gubernur Apolo mengaku sudah menyurati MenPAN-RB dan menteri sudah menjawab dengan memberi waktu untuk bertemu pada 10 Juli 2025 nanti di Jakarta guna membahas permasalahan ini. “Nantinya saat bertemu menteri, kita meminta kebijakan bahwa bukan optimalisasi tapi pendaftaran ulang,” katanya.
Dengan demikian, anak-anak yang berunjuk rasa ini bisa melakukan pendaftaran ulang dan mengikuti tes ulang, lantaran kalau optimalisasi tak ada pendaftaran ulang.
“Saya sudah meminta kepada peserta yang tidak lulus dan berunjuk rasa ini bersabar memberikan waktu untuk kami dan juga perwakilan dari mereka bertemu menteri pada 10 Juli nanti,”ujarnya.
Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan ketepatan penyaluran BBM…
Presiden Prabowo Subianto menerima surat apresiasi dari siswa SMK Negeri 1 Sorong, Papua Barat Daya,…
Pemerintah Kota Jayapura didesak untuk segera mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah. Hal ini dinilai penting…
Ada yang menganggap ini akal-akalan untuk mempersiapkan Presiden di tahun 2029 sama seperti sidang perubahan…
Turut mendampingi Bupati Jayapura dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura, Theopilus…
Qodari memastikan Badan Gizi Nasional (BGN) tetap melanjutkan pelaksanaan program sambil melakukan evaluasi dan pembenahan…