Jika optimalisasi maka yang masuk perengkingan lima keatas yang diambil sementara enam kebawah tidak diambil.
“Kalau optimalisasi dilakukan maka anak-anak yang tidak lulus seleksi dan melakukan demonstrasi tidak terakomodir,” jelasnya. Sementara mereka yang berunjuk rasa itu bukan hanya sistem perengkingan dan nomor urut melainkan tidak lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
“Kalau sekarang kita lakukan optimalisasi sama saja tidak akan menyelesaikan masalah,” jelasnya. Gubernur Apolo mengaku sudah menyurati MenPAN-RB dan menteri sudah menjawab dengan memberi waktu untuk bertemu pada 10 Juli 2025 nanti di Jakarta guna membahas permasalahan ini. “Nantinya saat bertemu menteri, kita meminta kebijakan bahwa bukan optimalisasi tapi pendaftaran ulang,” katanya.
Dengan demikian, anak-anak yang berunjuk rasa ini bisa melakukan pendaftaran ulang dan mengikuti tes ulang, lantaran kalau optimalisasi tak ada pendaftaran ulang.
“Saya sudah meminta kepada peserta yang tidak lulus dan berunjuk rasa ini bersabar memberikan waktu untuk kami dan juga perwakilan dari mereka bertemu menteri pada 10 Juli nanti,”ujarnya.
Menurut Dr. Methodius Kossay, data OAP yang akurat dan valid memang sangat krusial dalam menentukan…
Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Jayapura Anitha Hening Yocku dalam keterangannya di Jayapura, Kamis,…
"Generasi muda Papua adalah aset penting bangsa. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk membimbing,…
Kapolres Jayapura, AKBP Dionisius V.D.P Helan, memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama perayaan…
Menjelang perayaan Hari Raya Trisuci Waisak, umat Buddha di Kota Jayapura mulai sibuk bersiap. Vihara…
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua mendistribusikan bantuan logistik ke Kabupaten Mamberamo Raya mengantisipasi…