Pemkot Didesak Tingkatkan Kemandirian Fiskal

JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura didesak untuk segera mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah. Hal ini dinilai penting agar proses pembangunan di Kota Jayapura tidak terhambat oleh tingkat ketergantungan yang tinggi dari dana transfer pemerintah pusat. Plt. Ketua Komisi C DPR Kota Jayapura, Pares Lood Wenda, SE., mengungkapkan bahwa ketergantungan fiskal yang berkepanjangan pada pusat berpotensi memperlambat akselerasi pembangunan di ibu kota Provinsi Papua ini.

“Jika kita terus-menerus bergantung pada dana transfer dari pusat, ruang gerak kita dalam merancang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil daerah akan sangat terbatas. Ketika anggaran pusat mengalami penyesuaian atau keterlambatan, maka program-program strategis di daerah yang akan langsung terkena imbasnya. Kita harus bisa mandiri,” ujar Pares di Abepura, Jumat (12/6).

Menurut Pares, salah satu kunci utama yang harus segera disiasati oleh pemerintah daerah adalah melakukan optimalisasi terhadap sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkot Jayapura diminta tidak lagi berada dalam zona nyaman, melainkan harus lebih agresif, kreatif, dan inovatif dalam menggali serta mengelola potensi-potensi sumber pendapatan baru.

“Optimalisasi PAD adalah harga mati untuk mewujudkan kemandirian fiskal. Pemerintah daerah harus jeli melihat peluang, mulai dari intensifikasi pajak, retribusi daerah, hingga digitalisasi sistem penagihan agar tidak terjadi kebocoran anggaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Komisi C DPR Kota Jayapura yang membidangi masalah keuangan dan anggaran berkomitmen untuk terus mengawal dan mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil.

Langkah ini diharapkan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD dan memastikan keberlanjutan pembangunan Kota Jayapura secara mandiri dan berkesinambungan Kekhawatiran ini muncul kata Pares, setelah dirinya mengikuti pertemuan bersama para pelaku usaha perhotelan pada tahun lalu (2025), meskipun tahun ini (2026) dirinya apsen. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa sektor perhotelan di Kota Jayapura tengah mengalami kelesuan. Kondisi sepi pengunjung ini terjadi sebagai dampak setelah adanya pemekaran enam provinsi baru di tanah Papua.

“Hotel-hotel sekarang sepi. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut harus lebih kreatif,” ujar Pares menyampaikan aspirasi para pengusaha.
Sebagai solusi nyata untuk mendongkrak PAD, para pengusaha perhotelan meminta Pemerintah Kota Jayapura untuk lebih aktif menyelenggarakan berbagai event, baik di tingkat daerah maupun skala nasional, dengan berpusat di Kota Jayapura. Langkah ini dinilai sangat strategis mengingat kedatangan peserta atau pengunjung dari luar daerah secara otomatis akan membawa dampak ekonomi berganda (multiplier effect).

“Orang datang itu membawa uang mereka. Mereka tidak tinggal di rumah keluarga, melainkan menginap di hotel dan bertransaksi di sana. Dengan begitu, pajak dari hotel akan langsung masuk dan meningkatkan kas daerah,” pungkasnya. (jim/tri)\

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q