

Kondisi Pasar Youtefa Abepura yang sepi pengunjung belum lama ini. BPS Papua menyebut menurunnya jumlah tenaga kerja dan efisiensi anggaran salah satu penyebab melemahnya daya beli masyarakat. (foto:Priyadi/Cepos)
JAYAPURA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyebut salah satu indikator melemahnya daya beli masyarakat di Papua dipengaruhi efisisensi anggaran dan penurunan tenaga kerja.
Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana Helena Carolina mengatakan efisiensi memberikan dampak ekonomi pada usaha rakyat, seperti beberapa usaha makanan mengalami penurunan permintaan, termasuk penurunan permintaan jasa perhotelan.
“Selama triwulan I Tahun 2025 ini diduga ada penurunan jumlah tenaga kerja,” kata Carolina, Selasa (29/4).
Kata Carolina, tingkat pengangguran yang meningkat juga menyebabkan daya beli masyarakat melemah, tingginya utang pada level rumah tangga maupun usaha kecil, serta adanya sentiment negatif pada situasi ekonomi saat ini menyebabkan masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka.
Oleh karena itu, hal apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk kembali menggairahkan perekonomian di Papua adalah melakukan stimulus fiscal seperti memberikan bantuan langsung tunai, subsidi, atau insentif untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
Menjaga stabilitas harga terutama harga kebutuhan pokok serta mengupayakan proyek padat karya untuk penyerapan tenaga kerja dan dukungan investasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Dengan upaya ini setidaknya bisa memberikan stimulus kepada masyarakat khususnya yang terdampak, dan pada akhirnya dapat memberikan efek positif dalam peningkatan perekonomian di Papua di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan masih lesunya perekonomian,” pungkasnya. (dil/fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…
Keberagaman ini menurutnya harus dipelihara sebagai modal dasar untuk membangun tatanan sosial yang adil…
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan kasus tersebut bermula ketika korban…