PSU Papua di Tengah Hilangnya Rp 291 Miliar

JAYAPURA – Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Berdasarkan keterangan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua,  Alexander Koostan Y Kapisa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua terdampak efisiensi anggaran setelah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Dari postur APBD sebesar Rp 2,7 triliun, terpangkas Rp 291 miliar akibat efisiensi. Untuk itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong meminta pelaksanaan PSU Pilkada Papua harus dilakukan secara efisien. Pihaknya pun mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Saya telah berkoordinasi dengan KPU terkait penggunaan anggaran secara efektif. Saya minta beberapa pos anggaran dikurangi untuk menekan biaya penyelenggaraan,” kata Ramses kepada wartawan, Selasa (25/2).

Menurut Gubernur Ramses, PSU harus dilaksanakan seefektif mungkin agar tidak ada pemborosan anggaran. Oleh sebab itu, diperlukan rasionalisasi untuk penyelenggaraan PSU Pilkada Papua.

“Harus dibuat seefektif mungkin, jadi anggaran yang tidak perlu di KPU harus diefisiensi. Mungkin anggarannya harus kita pangkas minimal setengahnya dari anggaran sebelumnya,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu langkah efisiensi yang dilakukan adalah dengan menggelar debat kandidat di Jayapura. Tanpa perlu dilakukan di luar, sebab penyelenggaraan di luar daerah akan membutuhkan biaya lebih besar.

“Kalau ada debat kandidat lagi, buat saja di Jayapura, libatkan media yang ada serta live streaming di Youtube. Toh masyarakat juga banyak yang mengakses live streaming,” ujarnya. Gubernur Ramses mengaku akan melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rasionalisasi anggaran ini.

“Kami masih menunggu kepastian besaran anggaran PSU dari KPU, nanti akan kami koreksi dan bahas lebih lanjut,” ujarnya.

Selain soal anggaran, Ramses menegaskan,  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Papua akan segera mengadakan rapat. Pertemuan ini untuk membahas langkah-langkah yang perlu diambil dari sisi keamanan selama PSU berlangsung.

Ia juga meminta semua pihak menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan harus bekerja sesuai aturan yang berlaku.

“Khusus untuk masyarakat, tetap menjaga persatuan dan kesatuan di Papua. Gunakan hak pilih dengan bijak dalam menentukan pemimpin Papua lima tahun ke depan,” imbuhnya.

“Mari kita dukung putusan MK, itulah jalan terbaik. Harapannya, hasil PSU nanti adalah final, dan Agustus sudah ada gubernur definitif tidak perlu diulang seperti sekarang,” sambungnya. Selain itu, Ramses mengingatkan KPU sebagai penyelenggara melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga hal-hal seperti kemarin tidak perlu terjadi. (fia/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos