

ASN Pemprov saat menerima pengarahan dari Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong di Sasana Krida, Senin (19/8). (FOTO: Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong angkat bicara terkait dengan pendistribusian Aparatur Sipil Negara (ASN). Ramses mengaku sedang mencari solusi terkait masih ada ribuan ASN yang menumpuk di provinsi induk, Papua. Karena ASN belum digeser ini juga secara otomatis menjadi beban keuangan daerah.
Ia juga sedang mencari tahu ideal normalnya jumlah ASN yang dibutuhkan di di Provinsi Papua. Karenanya siapapun yang nantinya dipindahkan ke Daerah Otonomi Baru harus siap untuk digeser. “Kita juga sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pengalokasian ASN kita ini,” kata Ramses.
Ramses menyebut Pemprov sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Indonesia (BPN), yang nantinya sebagian CPNS yang baru sedang diseleksi akan masuk ke sana.
“Jadinya nanti mereka akan masuk menjadi ASN BPN,” ucapnya. Lainnya lanjut Ramses, pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan DOB sehingga para ASN tersebut sebagian akan dipindahkan kesana.
“Kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan DOB terkait berupa jumlah yang mereka bisa tampung,” kata Ramses. ASN kata Ramses harus bersedia ketika ditempatkan di mana saja, dan Pemprov sendiri akan melakukan langkah langkah persuasif ketika adanya penolakan penempatan ASN di wilayah DOB.
Page: 1 2
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…