Categories: BERITA UTAMA

Buruknya Tata Kelola, Pemanfaatan Aset Pemprov Tak Optimal

Gubernur Mulai Lakukan Penyehatan PT Irian Bhakti Mandiri

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menargetkan penyehatan dan pembenahan tata kelola Perusahaan Daerah PT Irian Bhakti Mandiri (Holding Company) guna mengoptimalkan pemanfaatan aset dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini disampaikan Gubernur Papua, Matius D Fakhiri usai menyerahkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Irian Bhakti Mandiri (Holding Company), di kantor gubernur, Rabu (14/1).

Adapun Plt Direktur Utama PT Irian Bhakti Mandiri (Holding Company) yaitu Melo Hironimus, dan Komisaris adalah Abdul Kadir.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan, PT Irian Bhakti Mandiri memiliki aset bernilai besar yang selama ini belum dikelola secara optimal. Aset tersebut tersebar di sejumlah daerah strategis dan sebagian dibangun dengan nilai investasi mencapai miliaran rupiah.

“PT Irian Bhakti Mandiri memiliki aset yang luar biasa. Di Biak, misalnya, ada lahan yang luas, pelabuhan, dan aset lain yang nilainya sangat besar. Jika tata kelolanya dibenahi dan dikelola dengan baik, ini bisa menjadi sumber PAD bagi Provinsi Papua,” ujarnya.

Ia menyebutkan, di Kabupaten Biak, PT Irian Bhakti memiliki sebidang tanah strategis, serta balai ikan air laut. Menurutnya, aset-aset tersebut berpotensi besar menghasilkan pendapatan apabila dikelola secara profesional.

“Balai ikan air laut itu jika dikelola dengan baik, bisa memberikan kontribusi PAD. Ini peluang yang selama ini belum dimaksimalkan,” kata Fakhiri.

Page: 1 2 3

Juna Cepos

Recent Posts

Pola Pengamanan di Papua Bakal Dievaluasi

Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…

42 minutes ago

Bupati Silih Berganti Kondisi Jalan dan Selokan Tak Pernah Berubah

Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…

2 hours ago

Serap Keluhan dan Aspirasi Hakim, Mulai Masalah Pengawasan hingga Kesejahteraan

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…

2 hours ago

Sanksi Menanti yang Live Saat Jam Kerja

​Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…

3 hours ago

KNPB Sebut Tak Ada Integrasi Melainkan Pencaplokan Secara Ilegal

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…

4 hours ago

Program Pembangunan Papua Harus Terintegrasi

“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus…

5 hours ago