Ia mengatakan, kondisi Pemprov Papua dengan fiskal yang ada saat ini memberatkan pihaknya. Sehingga perlu mencari langkah-langkah baru dan langkah-langkah strategis untuk mendapat uang sesuai dengan ketentuan.
“Sebab itu, kami akan mengelola secara baik dan secara profesional untuk mencari uang dari perusahaan daerah yang sudah ada. Bahkan anak-anak perusahaan akan kami perbaiki semua,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh jajaran Komisaris dan Manaiemen PT Irian Bhakti Mandiri wajib bekeria dengan prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi dan akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
“Tidak boleh lagi ada praktik-praktik pengelolaan yang tidak profesional, tidak terdokumentasi dengan baik atau menyimpang dari ketentuan hukum. BUMD harus dikelola sebagai intensitas bisnis yang sehat, bukan sekadar simbol kepemilikan daerah,” tegasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Wakil Mentri PUPR Diana Kusumastuti saat melakukan kunjungan kerja melihat lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua…
Plt Sekda Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.AP menyatakan data masyarakat miskin yang ada di Jayawijaya…
Namun, KPAI juga menekankan pentingnya strategi lanjutan agar kebijakan ini tidak mengabaikan hak anak atas…
Apresiasi penghargaan pemerintah daerah terbaik itu disampaikan atau diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal…
Aulia melanjutkan, salah satu upaya TNI dalam memperkuat pertahanan negara yakni menggelar apel rutin untuk…
Penganugerahan tanda kehormatan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/TK/2025 tentang Penganugerahan Tanda…