Ia mengatakan, kondisi Pemprov Papua dengan fiskal yang ada saat ini memberatkan pihaknya. Sehingga perlu mencari langkah-langkah baru dan langkah-langkah strategis untuk mendapat uang sesuai dengan ketentuan.
“Sebab itu, kami akan mengelola secara baik dan secara profesional untuk mencari uang dari perusahaan daerah yang sudah ada. Bahkan anak-anak perusahaan akan kami perbaiki semua,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh jajaran Komisaris dan Manaiemen PT Irian Bhakti Mandiri wajib bekeria dengan prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi dan akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
“Tidak boleh lagi ada praktik-praktik pengelolaan yang tidak profesional, tidak terdokumentasi dengan baik atau menyimpang dari ketentuan hukum. BUMD harus dikelola sebagai intensitas bisnis yang sehat, bukan sekadar simbol kepemilikan daerah,” tegasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan surat edaran gubernur yang baru untuk memperkuat pengawasan masuknya telur antarpulau…
Kondisi itu memicu kekecewaan Panja Pelayanan Publik DPRK Kota Jayapura. Bahkan, panja menilai ketidakhadiran…
Natirmalus menjelaskan, pada Bidang Bina Marga realisasi fisik telah mencapai 68,63 persen, sedangkan realisasi…
Kegiatan yang melibatkan personel gabungan dari DLHK, Polsek Jayapura Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja…
DPR Papua memberi deadline atau batas waktu selama satu pekan kepada PT Pertamina Patra Niaga…
Bunda PAUD Kota Jayapura, Nerlince Wamuar Rollo, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jayapura, Balai…