

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey
JAYAPURA – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, menyisakan cerita menarik. Meski saat ini tahapannya sudah memasuki proses rakapitulasi suara, namun muncul isu bahwa empat hari pasca-pencoblosan, Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura, Zacharias Rumbewas dikabarkan hilang kontak.
Ia tak bisa lagi dihubungi sejak Sabtu (9/8/2025). Kepala Sekretariat Komnas HAM RI di Papua, Frits Ramandey mengaku sudah mengkonfirmasi Bawaslu Papua terkait keberadaan yang bersangkutan.
”Oleh Bawaslu Papua, sejak Sabtu (9/8/2025) tidak lagi berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Nomor kontaknya tidak aktif, ” kata Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (12/8).
Terkait itu, Komnas HAM Papua kata Frits, sudah memberi saran kepada Bawaslu Papua paling tidak Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk mengecek keberadaan yang bersangkutan. Apakah Hp yang bersangkutan hilang, atau yang bersangkutan sedang ke distrik terjauh yang tidak memiliki jaringan komunikasi sehingga sulit dihubungi.
”Namun, jika yang bersangkutan mengalami intimidasi. Sebaiknya yang bersangkutan membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Papua agar diberi perlindungan,” ungkapnya.
Frits menegaskan, siapa pun tidak boleh melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun kepada penyelenggara. Baik dari tim sukses maupun dari pihak-pihak lain.
”Mari kita berikan dukungan kepada penyelenggara dan pengawas. Sehingga proses PSU ini bisa berjalan cepat tanpa kegaduhan,” ujarnya.
Frits kembali meminta seluruh penyelenggara Pemilu di kampung-kampung, Pandis, PPD, PPS petugas KPPS yang merasa mendapat intimidasi atau tekanan, sebaiknya melapor kepada Bawaslu, polisi dan Komnas HAM. Hal ini mengantisipasi simpang siur informasi di lapangan.
”Kita menginginkan Pemilu sebagai pesta demokrasi yang menjadi sarana penyaluran hak asasi warga negara secara individu, tanpa adanya tekanan atau intervensi,” tegasnya. Terkait kasus Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura, Komnas HAM Papua kata Frits berencana akan bertemu yang bersangkutan Rabu (13/8).
Page: 1 2
Menanggapi aspirasi para petani, Menteri Pertanian langsung menghubungi pihak Pertamina untuk mencari solusi atas keterbatasan…
Di kota ini, angkutan umum khususnya angkot atau taksi lokal bukan sekadar sarana mobilisasi, melainkan…
Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere, S,IP, M.KP meminta Wamendagri Ribka Haluk, Gubernur Papua Pegunungan…
Ketua Komisi IV DPR Papua Pegunungan, Terius Wakur meminta Gubernur Papua Pegunungan segera memberikan teguran…
Mediasi mempertemukan Buang Mahuze yang mengaku sebagai pewaris hak ulayat atas tanah tersebut dengan Kepala…
Serah terima tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung penguatan birokrasi di provinsi termuda…