Sejumlah Pejabat Disebut Penjahat Demokrasi

“Semua repsentasi ada di sini,” kata Jhon, kepada Cenderawasih Pos. Jhon berkata, yang menjadi tuntutan mereka adalah demokrasi di Papua yang tidak berjalan sesuai tupoksinya. Termasuk, Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni yang dinilai tidak netral. Dan adanya intervensi “parcok”.

“Menteri Bahlil juga tidak netral dalam beberapa kunjungan kerjanya di Papua. Padahal, jabatannya sebagai Menteri ESDM,” katanya. Selain itu, ia juga menilai bahwa para bupati diarahkan untuk memenangkan salah satu paslon di Papua.

“Kami minta Presiden Prabowo tertibkan TNI-Polri di Papua, biarkan rakyat memilih sesuai denga hati nurani mereka,” tegasnya.

Menurutnya, Papua sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu, Presiden Prabowo harus melakukan tindakan tegas menertibkan siapa saja yang bermain.

“Supaya demokrasi di Papua tidak terhalang karena kepentingan Jakarta, Menteri atau siapa pun dia,” tegasnya.

Pdt Baransano menegaskan, mereka akan datang dengan kekuatan besar ketika sadar bahwa demokrasi di Papua dihambat dengan cara-cara yang tidak benar.

“Kami akan turun dengan kekuatan yang lebih besar jika demokrasi di Papua tidak diperhatikan dengan baik. Sikap kami adalah melakukan perlawanan terhadap siapa saja yang merusak demokrasi di atas tanah Papua,” tegasnya lagi.

Sementara, dalam orasi, massa menyebut ada pihak yang menggunakan instrumen negara mulai dari menteri, polisi, wali kota dan bupati untuk merusak demokrasi di atas tanah Papua. Mereka juga menyoroti salah satu bupati yang menjemput surat suara. Termasuk ketidaknetralan institusi Polri dalam PSU kali ini

Sementara itu, Pj Sekda Papua, Suzana D Wanggai menyampaikan, atas nama pemerintah menerima asprasi dan akan meneruskannya kepada Pj Gubernur Papua.

“Di atas kertas putih ini (pernyataan sikap) adalah tulisan dan air mata dari masyarakat Papua. Kami akan terima dan sampaikan ke Pj Gubernur, karena itu adalah tanggung jawab kami,” tegasnya.

Suzana yang menerima massa sejak awal hingga selesai meminta masyarakat untuk menjaga demokrasi yang adil di tanah Papua. “Kita kawal demokrasi yang jujur dan adil di tanah Papua,” ujarnya.

Adapun isi pernyataan sikap komponen rakyat Papua, (Tabi-Saireri) yang diserahkan ke Pj Sekda adalah PSU Gubernur Papua seharusnya menjadi momentum memperbaiki proses demokrasi, tetapi yang kita saksikan justru penuh dengan kecurangan, intervensi, dan tekanan yang mengkhianati suara rakyat.