

Gubernur Papua, Matius D Fakhiri (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA-Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran agar tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Menurutnya, setiap perangkat daerah telah memiliki target yang harus dicapai sehingga pelaksanaan program harus dilakukan secara terencana dan tepat waktu.
“Saya sudah memberikan target sejak Januari sampai akhir tahun. Itu yang akan menjadi bagian dari evaluasi kinerja masing-masing OPD,” kata Fakhiri, Kamis (11/6).
Ia menargetkan seluruh kegiatan dan program dapat terealisasi hampir seluruhnya sebelum memasuki akhir tahun. Bahkan, pada November mendatang, realisasi kegiatan di masing-masing OPD diharapkan telah mencapai 95 persen, termasuk penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
“Saya berharap tidak ada lagi pekerjaan yang diselesaikan pada saat injury time. Pada November nanti saya ingin realisasi kegiatan sudah mencapai 95 persen, termasuk penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban keuangannya,” ujarnya.
Menurut Fakhiri, pola kerja yang menunda pelaksanaan kegiatan hingga mendekati akhir tahun harus diubah. Ia menilai kebiasaan tersebut sering menyebabkan pekerjaan dilakukan secara terburu-buru sehingga berpotensi mengurangi kualitas hasil yang dicapai.
“Saya sudah sampaikan sejak awal tahun, jangan suka bekerja di injury time. Biasanya kegiatan menunggu sampai akhir baru mulai dikerjakan, lalu semua dikejar dalam waktu yang singkat,” katanya.
Karena itu, ia meminta seluruh OPD mulai menyiapkan dokumen pendukung dan laporan pertanggungjawaban sejak sekarang, termasuk untuk kegiatan yang nantinya masuk dalam APBD Perubahan.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…