”Dua peristiwa yang terjadi di satu pekan menunjukan bahwa muncul arogansi anggota TNI yang menenteng senjata untuk melakukan tindakan represif,” tegas Frits.
Frits berkata, sangat berbahaya jika TNI terlibat secara masif dalam pengamanan proyek yang tidak jelas. Sebab dikhawatirkan akan berpotensi konflik dengan masarakat pemilik hak ulayat.
Karena itu, Komnas HAM akan membuat investigasi agar kasus ini terang-benderang terhadap persitwa ini. ”Tindakan TNI yang mengakibatkan hilangnya hak hidup warga negara perlu dievaluasi oleh pimpinan TNI,” tegasnya.
Khusus kasus penembakan warga sipil, Komnas HAM berharap proses persidangan dilakukan secara terbuka dan disidangkan di pengadilan umum. Sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Menurut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Papua Dr. Elia Waromi, S.Pd., M.Pd, data guru…
Almarhumah sendiri telah divonis bersalah dan saat sedang menjalani pidananya tersebut meninggal dunia karena sakit.…
Selain memiliki posisi strategis, wilayah perbatasan Papua juga menyimpan keanekaragaman kekayaan, baik sumber daya alam,…
Plt Sekda Jayawijaya Petrus Mahuse, AP, M.Si menyatakan, pemerintah sangat bersyukur kepada Tuhan karena sejak…
Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Dok II Jayapura, Heri Purnomo, S.Si, mengatakan bahwa peningkatan tinggi…
Ny. Sri Suparni Bahlil mengatakan, kunjungan Seruni Kabinet Merah Putih telah berlangsung selama tiga hari…