”Dua peristiwa yang terjadi di satu pekan menunjukan bahwa muncul arogansi anggota TNI yang menenteng senjata untuk melakukan tindakan represif,” tegas Frits.
Frits berkata, sangat berbahaya jika TNI terlibat secara masif dalam pengamanan proyek yang tidak jelas. Sebab dikhawatirkan akan berpotensi konflik dengan masarakat pemilik hak ulayat.
Karena itu, Komnas HAM akan membuat investigasi agar kasus ini terang-benderang terhadap persitwa ini. ”Tindakan TNI yang mengakibatkan hilangnya hak hidup warga negara perlu dievaluasi oleh pimpinan TNI,” tegasnya.
Khusus kasus penembakan warga sipil, Komnas HAM berharap proses persidangan dilakukan secara terbuka dan disidangkan di pengadilan umum. Sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Kontra Persis Solo di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur menjadi pembuktian dari pelatih baru…
Berdasarkan regulasi pembagian intervensi perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah daerah tingkat kabupaten dibatasi oleh aturan…
Wujud perhatian tersebut diwujudkan dalam kunjungan Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH ke Distrik Kuyawgi…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda mengatakan usai melakukan peninjauan jalan yang menghubungkan Kampung Yongsu Spari dan…
DPR Provinsi Papua Selatan mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran…
Minister-Counselor Bidang Politik dan Komunikasi Strategis Kedutaan Besar Australia, Nicola Campion, mengatakan pertemuan tersebut…