”Dua peristiwa yang terjadi di satu pekan menunjukan bahwa muncul arogansi anggota TNI yang menenteng senjata untuk melakukan tindakan represif,” tegas Frits.
Frits berkata, sangat berbahaya jika TNI terlibat secara masif dalam pengamanan proyek yang tidak jelas. Sebab dikhawatirkan akan berpotensi konflik dengan masarakat pemilik hak ulayat.
Karena itu, Komnas HAM akan membuat investigasi agar kasus ini terang-benderang terhadap persitwa ini. ”Tindakan TNI yang mengakibatkan hilangnya hak hidup warga negara perlu dievaluasi oleh pimpinan TNI,” tegasnya.
Khusus kasus penembakan warga sipil, Komnas HAM berharap proses persidangan dilakukan secara terbuka dan disidangkan di pengadilan umum. Sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Bima Arya menilai penanganan kawasan Sungai Anafre tidak cukup hanya melalui kegiatan pembersihan rutin.…
Menteri Dalam Negeri menyoroti masih tingginya angka masyarakat di Papua yang belum memiliki rumah maupun…
Situasi tersebut membuat laga ini menjadi sangat krusial. Brasil hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjaga…
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…