”Dua peristiwa yang terjadi di satu pekan menunjukan bahwa muncul arogansi anggota TNI yang menenteng senjata untuk melakukan tindakan represif,” tegas Frits.
Frits berkata, sangat berbahaya jika TNI terlibat secara masif dalam pengamanan proyek yang tidak jelas. Sebab dikhawatirkan akan berpotensi konflik dengan masarakat pemilik hak ulayat.
Karena itu, Komnas HAM akan membuat investigasi agar kasus ini terang-benderang terhadap persitwa ini. ”Tindakan TNI yang mengakibatkan hilangnya hak hidup warga negara perlu dievaluasi oleh pimpinan TNI,” tegasnya.
Khusus kasus penembakan warga sipil, Komnas HAM berharap proses persidangan dilakukan secara terbuka dan disidangkan di pengadilan umum. Sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Menurut Abisai selain membuat pasar murah, Bank Papua juga aktif dalam memberikan bantuan kepada Usaha…
Serpihan ini cukup kuat sehingga mampu mengupas kulit pohon hingga menggores dinding beton dengan kedalaman…
Ia ditangkap setelah, tim gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz Sektor Yahukimo melakukan pemantauan terhadap pergerakannya…
Zona pertama mencakup kawasan Danau Sentani yang difokuskan pada sektor pariwisata dan jasa, sekaligus pengembangan…
”Pada hari ke-29 bulan Ramadhan, menjelang Idul Fitri 1447 H, saya menerima Presiden Ke-5 RI,…
Di bukit itu, belasan kitiran berdiri berjajar. Ukurannya beragam. Ada yang kecil dengan diameter 20–30…