”Dua peristiwa yang terjadi di satu pekan menunjukan bahwa muncul arogansi anggota TNI yang menenteng senjata untuk melakukan tindakan represif,” tegas Frits.
Frits berkata, sangat berbahaya jika TNI terlibat secara masif dalam pengamanan proyek yang tidak jelas. Sebab dikhawatirkan akan berpotensi konflik dengan masarakat pemilik hak ulayat.
Karena itu, Komnas HAM akan membuat investigasi agar kasus ini terang-benderang terhadap persitwa ini. ”Tindakan TNI yang mengakibatkan hilangnya hak hidup warga negara perlu dievaluasi oleh pimpinan TNI,” tegasnya.
Khusus kasus penembakan warga sipil, Komnas HAM berharap proses persidangan dilakukan secara terbuka dan disidangkan di pengadilan umum. Sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Turut hadir pula Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, KSAD Maruli Simanjuntak, dan KSAL Muhammad…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Kepala Biro Humas Kemenhaj RI, Moh Hasan Afandi, memberikan pernyataan resmi melalui konferensi pers yang…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Belum lagi, ”dibantai” penguji saat sidang skripsi. Hal itu membuatnya enggan membuat skripsi. Gayung bersambut,…