

Anggota KPK saat keluar dari ruang bendahara sekretariat Provinsi Papua, Senin (4/11) (foto: Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya tak lagi terlalu memperhitungkan soal moment atau agenda yang sedang berjalan saat ini. Meski dalam tahapan Pemilu, KPK tetap “masuk” dan melakukan proses penyelidikan. Termasuk ke gedung pemerintahan di Provinsi Papua . Pada proses persiapan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), KPK Senin (4/11) justru melakukan penggeledahan kantor gubernur.
Satu ruangan yang dimasuki adalah ruang Bendahara Sekretariat atau Benset. Dari penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 11:00 WIT hingga 17:00 WIT, KPK membawa keluar 5 koper dokumen. Dari keterangan beberapa pegawai, semua berjalan normal dan seperti tak ada yang terlalu heboh ketika anggota KPK tiba saat itu. Dari lantai satu kantor gubernur, mereka langsung menuju ruang Sekda yang berlokasi di lantai tiga.
“Penggeledahan dilakukan di ruang Sekrestaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua lantai tiga dan ruang Benset lantai II. Di ruang Sekda hanya sebentar, sekira satu jam. Yang lama itu di ruang Benset,” ucap salah satu pegawai. Pegawai Pemprov ini menyebut ada beberapa koper yang dibawah KPK usai penggeledahan itu.
Ia mendengar bahwa penggeledahan tersebut masih ada kaitan dengan pengembangan kasus dari almarhum Lukas Enembe.
“Infonya pengembangan kasus dari mantan gubernur almarhum Lukas Enembe,” katanya. Selain menggeledah beberapa ruangan di kantor gubernur. Ia juga menyebut jika KPK sempat mendatangi ke Kantor BPKAD.
“Mereka ada dua kelompok, ada yang di kantor gubernur dan ada juga di Kantor BPKAD,” katanya. Sementara itu, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan sebanyak 10 orang anggota KPK mendatangi kantor gubernur. Mereka datang ketika dirinya sedang menghadiri kegiatan di Gor Cenderawasih.
Page: 1 2
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…