Dana Pilkada KPU dan Bawaslu Bakal Direview

“Kita harus cari solusi, karena PSU ini dilakukan pada situasi kita tidak punya uang. Itulah kenapa kami lakukan Pansus agar semuanya terbuka,” tandasnya. Ia khawatir jika PSU hanya dibebankan pada APBD Provinsi, hal ini akan memengaruhi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan lainnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Papua

“Kami harap adanya dukungan kabupaten/kota, karena banyak ASN yang mengeluh. Jika PSU ini didukung APBD Provinsi, takutnya akan berpengaruh pada TPP dan tunjangan mereka. Kami pun tidak mau itu terjadi, sehingga harapannya pemerintah kabupaten/kota bisa membantu,” harap kader Partai Golkar tersebut.

Deny juga menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu harus bekerja secara profesional dalam pelaksanaan PSU. Menurutnya, kelalaian dalam Pilkada sebelumnya telah menyebabkan kerugian finansial bagi daerah dan merugikan suara rakyat Papua yang telah berkontribusi dalam Pemilukada. “Saya harap kali ini Pilkada terakhir, jangan sampai nanti PSU lagi. Karena ini dampaknya besar, salah satunya rakyat jadi korban. Oleh sebab itu, PSU ini harus betul-betul dilakukan dengan baik,” tegasnya. (*)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos