Pemerintah Galakkan Pasar Murah, Bulog Jaga Ketersediaan Beras
Seorang petugas Koperasi Bulog menunjukan beras SPHP yang disediakannya, Senin (4/3) kemarin. (foto: Elfira/Cepos)
Salah Satu Cara “Hadang” Kenaikan Harga Beras
JAYAPURA – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto, menyebut naiknya harga beras di Papua dipengaruhi naiknya harga barang dari daerah pemasok. Hal tersebut kata Jeri dikarenakan beras di Papua mengandalkan pasokan dari daerah lain.
“Terkait dengan kenaikan harga beras upaya Pemda menggalakan gerakan pangan murah, pasar murah dan operasi pasar bersama kabupaten/kota, BUMN pangan dan stakeholder terkait,” ucap Jeri, saat dikonfimasi Cenderawasih Pos, Senin (4/3).
Bahkan lanjut Jeri, ada kabupaten/jayapura di Papua yang sangat konsen menyelenggarakan pasar murah secara periodik dan terjadwal dalam rangka membantu masyarakat mendapatkan harga yang baik.
“Juga tak kalah pentingnya mendorong penggunaan pangan lokal seperti sagu, umbi umbian yang cukup banyak di Papua sebagai sumber pangan selain beras,” ujarnya.
Jeri berharap masyarakat bijak dalam berbelanja, tidak panic buying dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Sehingga harga bahan pokok dapat terkendali.
Page: 1 2
Recent Posts
Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Sanksi Jangan Berhenti di Administratif
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
TNI Tak Gentar Ancaman OPM
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…