Sementara itu menyikapi kenaikan harga beras secara periodik, pemerintah dalam hal ini Bulog terus menjaga agar ketersediaan beras tetap terjaga.
Seperti yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Papua dan Papua Barat, Ahmad Mustari yaitu, dalam menjaga ketersediaan stok beras pihaknya terus melakukan pengiriman stok dari Surabaya, dan Makassar .
Yang mana stok beras yang masuk ini merupakan beras LN (Luar Negeri) hal ini dikarenakan stok beras DN (Dalam Negeri) tidak dapat mencover permintaan beras yang ada.
“Stok beras kami saat ini sekitar 12.432 ton ini yang tersedia di Gudang Bulog, sementara stok yang dalam perjalanan kurang lebih sekitar 4.000 ton,” Jelasnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (4/3) kemarin.
“Ketersediaan ini yang harus kita antisipasi, sehingga jangan sampai terjadi kenaikan harga di pasaran baik itu ritail modern maupun pasar tradisional, ” jelasnya lagi.
Menurutnya, untuk mengontrol harga, pihaknya juga memiliki program, baik itu pasar murah, pengontrolan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di setiap retail yang ada, bantuan panganan, bahkan juga Bulog Siaga.
“Bulog Siaga ini akan kami lakukan, setiap hari, guna menjaga stabilisasi harga pangan yaitu beras SPHP tetap dijual pada harga eceran tertinggi atau HET Rp 59 ribu/kg, dan menjaga agar stok tetap ada bagi masyarakat, kami akan melaksanakan program tersebut, ” jelasnya.
Sementara program pasar murah yang bekerja sama dengan pemerintah, pada dasarnya Bulog siap, berapa pun stok yang diminta dari pemerintah pasti dipengaruhi.
“Stok beras kami banyak, jadi berapa pun yang pemerintah ingin kami siapkan, tetap kami siap, guna menjaga ketersediaan stok beras dan menekan harga jual, kami siap, ” terangnya. (fia/ana/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, S.Pd. membacakan amanat tertulis yang memberikan…
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…