

Kombes Fredrickus juga menyampaikan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat 36 kasus kecelakaan sepanjang tahun 2025, sementara pada tahun 2024 hanya 26 kasus.
Ops Patuh Cartenz 2025 Catat 405 Pelanggaran
JAYAPURA-Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen, mengungkapkan bahwa pelanggaran lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Patuh Cartenz 2025 di Kota Jayapura masih didominasi oleh pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar SNI.
Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dalam berkendara. “Setiap pembelian sepeda motor pasti sudah disertai dengan helm SNI.
Namun karena kelalaian pengendara sendiri, banyak yang enggan menggunakannya. Padahal, helm sangat penting untuk keselamatan di jalan raya,” ujar Kapolresta saat jumpa pers di Mapolresta Jayapura Kota, Selasa (29/7).
Kombes Fredrickus juga menyampaikan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat 36 kasus kecelakaan sepanjang tahun 2025, sementara pada tahun 2024 hanya 26 kasus.
Meskipun tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, jumlah korban luka berat dan ringan mengalami peningkatan. Adapun total kerugian materil akibat kecelakaan selama Operasi Patuh tahun ini mencapai Rp86.500.000.
Page: 1 2
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…