

Ketua DPRK Tolikara, Meinus Y. Wenda, S.IP menyerahkan materi APBD Perubahan 2025 kepada Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos di Gedung Utama DPRK Tolikara, Rabu (24/9). (foto:DISKOMDIGI TOLIKARA)
Bupati Tekankan Sinergi Bangun Daerah
KARUBAGA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Tolikara menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang II dengan agenda utama pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. di Gedung Utama DPRK Tolikara, Rabu (24/9), dengan dihadiri unsur pimpinan DPRK, Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos, jajaran Forkopimda, anggota DPRK, serta perangkat daerah.
Rapat dibuka langsung oleh Ketua DPRK Tolikara, Meinus Y. Wenda, S.IP, didampingi unsur pimpinan dewan. Kehadiran Bupati Willem Wandik bersama jajaran eksekutif memperlihatkan kuatnya komitmen sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Willem Wandik menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK yang telah bekerja keras menyelenggarakan paripurna tersebut.
Menurutnya, pembahasan APBD Perubahan merupakan proses panjang yang melalui mekanisme parlemen,melibatkan masukan dari seluruh perangkat daerah, hasil Musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRK, hingga sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan nasional.
“APBD Perubahan ini menjadi acuan penting bagi kebijakan pembangunan di Tolikara. Empat prioritas utama yang kami tetapkan meliputi pembangunan iman dan takwa melalui rehabilitasi serta pembangunan situs gereja, penguatan kebudayaan lokal, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur dan kawasan ekonomi terpadu, termasuk pusat pemerintahan,” ujar Bupati Willem.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…