Bawaslu Temukan Ketidaksesuaian DPT dari KPU

JAYAPURA– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  Kota Jayapura menemukan adanya ketidaksesuaian Data Pemilih Tetap atau DPT yang dikeluarkan oleh KPU Kota Jayapura.  Hal itu ditemukan di beberapa wilayah di Kota Jayapura.

Sementara ini Bawaslu juga masih terus melakukan pengecekan dan pengawasan di lapangan, untuk memastikan data pemilih tetap yang dirilis KPU beberapa waktu lalu itu disesuaikan betul dengan kondisi yang ada di masing-masing wilayah.

    “Setelah KPU menetapkan data tersebut, harus disampaikan kepada masyarakat.  Dalam hal ini ke kelurahan, kemudian ke RT RW, dan juga kepada kami pengawas.  Kami meneliti di situ, setelah diturunkan rupanya ada data yang teman-teman pengawas temukan tidak sesuai jumlah yang dikeluarkan oleh KPU,” kata Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir, Jumat (11/10).

   Namun dia tidak bisa memastikan kesalahan data tersebut apakah karena kesalahan waktu print ataukah Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)nya yang berubah.  Karena itu pihaknya masih melakukan penelitian lebih lanjut.

   Dia mencontohkan seperti yang terdapat di Distrik Abepura Kota Jayapura, itu ada 500-an data pemilih yang selisih dari DPT yang ditetapkan KPU.  “Jadi datanya kurang 500 lebih  dari jumlah  yang sebelumnya ditetapkan KPU   untuk Distrik Abepura,” katanya.

   Hal yang sama juga terjadi di Distrik Jayapura Selatan,  dimana sampai dengan kemarin pihaknya menemukan sebanyak 240-an DPT yang kurang dari DPT  yang sudah ditetapkan untuk wilayah Distrik Jayapura Selatan oleh KPU Kota Jayapura.  Kemudian di Distrik Jayapura Utara juga terjadi minus data pemilih tetapi sebanyak 300-an dari jumlah DPT yang dikeluarkan oleh KPU.

   “Jadi  dari total itu  hampir 800-an,  ini belum tambah Muara Tami juga Heram. Kalau sama berarti hampir seribuan lebih DPT kita yang minus dari DPT yang dikeluarkan oleh KPU,” ujarnya.

   Menurutnya berdasarkan data DPT yang dikeluarkan oleh KPU Kota Jayapura saat ini  sebanyak 289.451 jiwa. Namun ternyata di lapangan tidak sesuai atau kurang.  Bahkan ada masyarakat yang belum terdata sebagai pemilih.

    Hal ini dikhawatirkan nantinya tidak ada kesesuaian logistik yang akan dibagikan ke setiap TPS.  Bisa saja jumlah logistiknya berlebihan dari jumlah DPT. Karena DPT tidak sesuai dengan jumlah daftar pemilih yang ada di lapangan.

    Karena itu, pihaknya akan mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi kelebihan surat suara di setiap TPS yang kemudian bisa dimanfaatkan atau bisa disalah gunakan termasuk adanya potensi TPS siluman. “Itulah yang harus sama-sama kita cegah dengan data-data yang berbeda ini,” pungkasnya. (roy/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos