Categories: PAPUA TENGAH

KPU Kab. Jayapura Tunggu Rekomendasi PSU

Sebut Pembukaan Kotak Suara Sebelum Hari H Tidak Sesuai Aturan

JAYAPURA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura tengah menunggu rekomendasi resmi dari Bawaslu terkait temuan pelanggaran prosedur pembukaan kotak suara di TPS 001 Kampung Berap, Distrik Nimbokrang untuk dilakukan PSU.

Hal ini dikatakan Kepala KPU Kabupaten Jayapura Efra J Tunya disela sela kegiatan Rapat Pleno Terbuka Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 di Hotel Horison Sentani, Ballroom Lantai, Jumat (8/8), Kemarin.

Dari temuan tersebut, berawal dari laporan Panwas Distrik (Pandis) Nimbokrang pada 5 Agustus 2025, saat logistik tiba di Kampung Berap. Penyelenggara di tingkat kampung (PPS) bersama KPPS, PTPS, PKD, Linmas, dan aparat kepolisian sepakat membuka plastik pembungkus kotak suara untuk memeriksa logistik di luar kotak suara. Namun, setelah dibuka, logistik yang dimaksud tidak ditemukan.

PPS kemudian melanjutkan dengan membuka segel kotak suara dan memeriksa isi di dalamnya. Meskipun logistik di dalam kotak tidak disentuh, tindakan tersebut dinyatakan melanggar mekanisme pembukaan kotak suara. Bawaslu yang turun langsung ke lokasi pada malam hari, pukul 21.00 WIT, membenarkan adanya pembukaan kotak suara berdasarkan bukti foto dan keterangan di lapangan.

“Prosedur pembukaan kotak suara sebelum hari H pemungutan suara jelas tidak sesuai aturan. Ini menjadi temuan resmi,” imbuhnya.

KPU telah memanggil dan melakukan klarifikasi kepada empat orang, termasuk anggota KPPS yang terlibat. Hasil klarifikasi ini akan menjadi dasar pleno untuk memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Berap.(dil/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

19 hours ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

20 hours ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

2 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

2 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

2 days ago