

Bos PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP), Jusuf Hamka
Harry Tanoe Dihukum Bayar Ganti Rugi USD 28 Juta dan Rp 50 Miliar
JAKARTA- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan sebagian gugatan perdata yang dilayangkan bos PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP), Jusuf Hamka, melawan Harry Tanoesoedibjo selaku pihak tergugat I. Selain itu, gugatan perdata atas transaksi surat berharga itu juga turut menggugat PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT Bhakti Investama Tbk) selaku tergugat II.
Juru Bicara PN Jakpus, Sunoto, menjelaskan perkara ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan transaksi surat berharga pada 1999, yaitu pertukaran Medium Term Note (MTN) dan Obligasi milik Penggugat dengan 28 lembar Negotiable Certificate of Deposit (NCD) yang diterbitkan oleh PT Bank Unibank Tbk, yang dikemudian hari tidak dapat dicairkan.
“Dalam pokok perkara: Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,” kata Sunoto kepada wartawan, Rabu (22/4). Perkara itu diadili oleh Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji, dengan Hakim Anggota Eryusman dan Purwanto S. Abdullah. Serta, panitera pengganti Min Setiadhi. Putusan itu dibacakan pada hari ini, Rabu (22/4). Dalam putusannya, Hakim menyatakan Tergugat I Harry Tanoesoedibjo dan Tergugat II PT MNC Asia Holding Tbk, terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…