Categories: NASIONAL

Pangkas Anggaran Rp 14,3 Triliun, KIP Kuliah hingga Beasiswa Dosen Terdampak

“Beasiswa dosen dan teknik dalam dan luar negeri, pagu awalnya Rp236,8 miliar, efisiensi Dirjen Anggaran 25 persen, kami kembalikan lagi pada pagu awal Rp236,8 miliar,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Satryo juga tak memungkiri bahwa anggaran untuk Sekolah Unggulan Garuda ikut kena terkena efisiensi yang semula Rp 2 triliun dipangkas 60 persen.

“Karena ini program QuickWin unggulan cepat, maka kami usulkan kembali supaya pagunya tetap pada posisi Rp 2 triliun,” papar dia.

Satryo menambahkan, efisiensi juga menyasar pada Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negara (BOPTN) sebesar Rp 6,018 triliun dipangkas sebesar 50 persen. Namun, ia menyatakan tengah mengusulkan agar tidak terefisiensi.  “Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah,” ujar Satryo.

Ia melanjutkan, efisiensi juga terdampak pada revitalisasi perguruan tinggi negeri, dari pagu awal Rp 856,2 miliar dipotong 5 persen. “Kami minta kembali pada pagu semula,” papar dia. (*/JawaPos.com)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Guru TK Didorong Jadi Pondasi Wajib Belajar 13 TahunGuru TK Didorong Jadi Pondasi Wajib Belajar 13 Tahun

Guru TK Didorong Jadi Pondasi Wajib Belajar 13 Tahun

Perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) ke-76 yang dipusatkan…

6 hours ago

KWI Soroti Luka Sosial Papua

Dalam seruan tersebut, KWI menilai situasi sosial di Indonesia menunjukkan adanya luka sosial yang semakin…

7 hours ago

Aktivitas Pelayanan Dipindahkan Ke Kantor Kelurahan Hinekombhe

Setelah dipalang aktivitas pelayanan Kantor Distrik Sentani untuk sementara dipindahkan ke Kantor Kelurahan Hinekombhe. Hal…

8 hours ago

Wamendagri: Data OAP Jadi Dasar Utama Kebijakan Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…

2 days ago

Dua Warga Australia Divonis Lebih Berat dari Tuntutan JPU

Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…

2 days ago

Komnas HAM: Ada Pembiaran di Tambang Ilegal

Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…

2 days ago