Secara umum, Hendrizal mengungkapkan bahwa capaian penanganan perkara korupsi oleh Kejati Papua selama tahun 2025 telah melebihi target. Hingga akhir Oktober ini, sedikitnya 10 kasus tindak pidana korupsi telah dilimpahkan ke pengadilan.
Meski begitu, pihaknya menegaskan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diselesaikan, tetapi dari kualitas penanganan dan dampaknya terhadap pemulihan keuangan negara.
“Kami tidak sekadar mengejar kuantitas kasus, tapi bagaimana setiap perkara yang ditangani dapat diselesaikan secara maksimal dan memberi manfaat nyata bagi negara,” tegas Hendrizal.
Beberapa kasus besar yang saat ini masih dalam proses penanganan di antaranya adalah kasus penyalahgunaan dana PON, kasus proyek Aerosport di Kabupaten Mimika, serta sejumlah perkara korupsi lainnya yang kini sedang disidangkan.
Hendrizal menegaskan, seluruh kasus tersebut akan diselesaikan hingga tuntas. “Kami pastikan setiap kasus yang ditangani tidak akan dibiarkan menggantung. Semua harus tuntas, karena ini menyangkut kepercayaan publik dan pemulihan kerugian negara,” ujarnya.
Iapun menyampaikan, proses mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kinerja serta penyegaran organisasi.
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menilai pernyataan Presiden Prabowo tersebut mencerminkan harapan rakyat…
Di sisi lain, Palestina sama sekali tidak dilibatkan dalam proses konsultasi sejak awal pembentukan Board…
Surat yang ditulis dalam bahasa Ngada itu berisi pesan agar sang ibu merelakan kepergian korban,…
“Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo saat membacakan putusan. Dalam pertimbangannya,…
Meski begitu, aktivitas judi online masih melibatkan sekitar 12,3 juta orang yang melakukan deposit melalui…
Artinya, aparatur negara mulai “menabung” untuk pensiun mereka sendiri melalui iuran yang dikelola secara berkelanjutan.…